PARLEMEN

Adhan Dambea : Penerapan Perda Harus Sesuai Peruntukannya,Jangan Salah Gunakan!

Winnet.id Gorontalo – Untuk Menindaklanjuti hasil temuan soal indikasi pungutan liar di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang berada di Kelurahan Pabean, Kota Gorontalo.

Jajaran Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Kerja dengan mengundang pihak terkait dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo.

Anggota Komisi I, Adhan Dambea menjelaskan, dari hasil reses yang dilakukan pada bulan Desember akhir tahun 2019 ditemukan para pedagang yang berada di TPI tersebut masih dimintai retribusi.

“Padahal menurut Perda nomor 6 tahun 2018 hanya memungut retribusi tentang pelayanan kepelabuhanan. Artinya Pedagang tidak boleh dikenakan pungutan” Jelas mantan Walikota Gorontalo ini kepada wartawan. Senin (27/7/2020).

Soal alasan bahwa dengan Perda tersebut dijalankan agar bisa menagih kepada para pedagang, menurutnya hal tersebut sangat keliru karena TPI fungsinya bukan pasar.

“Kalo pedagang masih dikenakan pungutan, itu namanya retribusi pasar dan kewenangannya untuk menagih ada pada pemerintah kabupaten dan kota,” Terangnya.

Adhan berharap, pemerintah dapat konsisten menerapkan aturan atau perda kepada masyarakat.

“Salah satu fungsi  kami di DPRD adalah mengawasi jalannya pemerintahan termasuk aturan atau perda-perda yang dibuat agar berjalan sesuai peruntukkannya,” Tegasnya.

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close
%d blogger menyukai ini: