DAERAHKota Gorontalo

Aleg Deprov Indriani Dunda & Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel Serap Aspirasi Warga Lekobalo dan Tinjau Pembangunan BSPS.

Winet.id Gorontalo – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo Fraksi Nasdem Amanat, Indriani Dunda bersama Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel  melakukan kunjungan ke Kelurahan Lekobalo Kota Gorontalo serta rombongan lainnya, Selasa 14 Oktober 2020.

Indriani Dunda meninjau pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian PUPR yang berhasil diperjuangkannya.

Program BSPS ini  merupakan peningkatan rumah yang tidak layak tinggal menjadi hunian layak tinggal yang telah diprogramkan oleh Pemerintah pusat.

Dengan adanya program BSPS tersebut, masyarakat bisa menikmati bagaimana rasanya memiliki tempat yang seharusnya tepat untuk ditempati.

Saat ini rumah-rumah kumuh di kota Gorontalo masih banyak yang belum teratasi dengan bantuan BSPS tersebut, jadi kami selaku Anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang merupakan perpanjangan tangan rakyat, harus benar-benar bekerja dan memperjuangkan setiap aspirasi mereka.

“ saya ini di pilih oleh rakyat, jadi bekerja keras untuk menuntaskan apa yang menjadi aspirasi mereka pada saat saya melakukan kampanye pada pemilihan legislative 2019 lalu,’ ungkap Indriani Dunda.

Ia menambahkan, kondisi saat ini masih banyak warga yang berada di Lekobalo memiliki rumah yang belum layak di tempati, sehingga kami berharap pemerintah daerah, terutama pemerintah kelurahan, harus bekerja keras untuk melakukan pendampingan serta pendataan bagi warganya yang seharus layak menerima bantuan BSPS.

“ ini justru saya temukan, banyak warga yang mengeluh sering di persulit oleh pemerintah kelurahan untuk memperoleh bantuan, tolong jangan lakukan hal yang bisa membuat masyakarat menderita,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel disaat kunjungan kerjanya mengatakan,  program BSPS, atau program lainnya, tolong jangan ada lagi membeda-bedakan antara satu sama lain, siapa dia, warna partai apa, penerima manfaat dipilih-pilih, kita disini sama, dalam hal untuk menjalan setiap program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“ jangan ada pilih kasih jika memberikan bantuan, jika warga itu layak menerima, maka salurkan bantuan itu, jangan bawah kerana politik,”harapnya.

Beberapa kriteria penerima BSPS adalah Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga, memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah, belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah tidak layak huni, belum pernah memperoleh dana BSPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan lainnya, penghasilan kurang atau sama dengan upah minimal provinsi dan bersedia berswadaya membentuk kelompok dengan penyataan tanggung renteng.

Pemberian BSPS berdasarkan readiness criteria yang diusulan dari Bupati/ Walikota dan  Kementerian/Lembaga. Usulan dilengkapi data jumlah rumah dan lokasi RTLH yang ada di desa/kelurahan. Jumlah data yang diusulkan minimal 20 unit per desa/ kelurahan dan legalitas tanah calon penerima bantuan tidak dalam sengketa dan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close
%d blogger menyukai ini: