PT.INDO WINMEDIA GRUP
SITUS WEB PORTAL/PLAFORM DIGITAL

Fraksi Gerindra Beri Catatan Kritis Terhadap LPJ APBD T.A 2019 Provinsi Gorontalo

0

Winnet.id, Deprov Gorontalo – Catatan kritis warnai rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka pembicaraan tingkat I terhadap RANPERDA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo T.A 2019, yang digelar pada kamis (18/6/2020) lalu.

Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Gorontalo menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2019 menjadi Peraturan Daerah (Perda) namun ada beberapa catatan kepada Gubernur Gorontalo.

“Setelah membaca dan mencermati terhadap materi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD T.A 2019, Fraksi Partai Gerindra menilai bahwa pendapatan realisasi APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan capaian baik, walaupun masih ada beberapa kekurangan yang wajib diperbaiki secara bersama – sama,”Ungkap ketua Fraksi Gerindra Sulyanto Pateda, Saat membacakan isi pandangan Fraksi.

Yang menjadi catatan Fraksi Partai Gerindra terkait dengan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2019 diantaranya berkaitan dengan bidang pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum.

Dibidang pendidikan, Fraksi Gerindra meminta dalam peningkatan kualitas akses layanan dan mutu pendidikan serta kualifikasi tenaga pengajar yang harus diperhatikan adalah mempercepat keterlambatan progres pekerjaan DAK Fisik disekolah penerima bantuan, program pembinaan guru dan tenaga kependidikan yang mencakup pemberian insentif/ tunjangan bagi guru dan tenaga kependidikan non PNS yang dinilai belum sesuai dengan UMP Tahun 2019, serta mempercepat dan mencarikan solusi terbaik untuk perbaikan kualifikasi kepada 59 orang guru yang belum memenuhi standar pendidikan S1.

Sementara dalam pengelolaan kesehatan,Fraksi Gerindra memberikan catatan angka kematian ibu di Provinsi Gorontalo Tahun 2019 mengalami peningkatan yakni 178,9/100.000 kelahiran hidup jika di bandingkan Tahun 2018 yang hanya 138,3/100.000 kelahiran hidup, hal itu dinilai mempengaruhi Usia harapan hidup di Provinsi Gorontalo tahun 2019, sehingga menurut Fraksi Gerindra perlu untuk terus menggenjot sosialisasi tentang perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi kepada ibu hamil demi bisa menekan angka kematian ibu di Provinsi Gorontalo.

Selain itu, Dikes provinsi Gorontalo juga diminta harus meningkatkan SDM Petugas Puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kualitas dan pengawasan sarana air minum komunal sehingga bisa mencapai target yang ditetapkan.

Dibidang kesehatan ini,Fraksi Gerindra juga menyoroti masalah limbah medis yang dinilai belum memenuhi standar.

“Terkait dengan masalah limbah medis yang belum memenuhi standar dalam penanganannya ,kami meminta Dikes Provinsi Gorontalo untuk segera melakukan standardisasi pengolahan limbah medis tersebut, supaya tidak berdampak terhadap lingkungan dan masyarakat”,Kritik Sulyanto.

Lebih lanjut yang menjadi catatan penting dari Ketua Fraksi yakni di bidang pekerjaan umum,yang meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK RI) melakukan audit 5 kegiatan fisik di urusan pekerjaan umum, yang tidak selesai sampai berakhirnya kontrak Tahun Anggaran 2019.

“ Dari semua catatan yang telah disampaikan tersebut Kami Fraksi Gerindra berharap agar segera diseriusi oleh Pemprov Gorontalo. Jika tidak maka Fraksi Gerindra DPRD provinsi gorontalo akan berpandangan menolak Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2019”,Tutup Sulyanto Pateda

(Win02)

Leave A Reply

Your email address will not be published.