Pokir memiliki peran yang sangat strategis dalam proses penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebab, esensi pokir sering kali lahir dari usulan yang sifatnya inovatif.
“Dimana pokir ini, terkadang belum terpikirkan oleh Perangkat Daerah, mengakar dari masyarakat, namun sesuai kebutuhan dalam skala Daerah.” ucap Kris Wartabone, saat diberi kesempatan menyampaikan gagasan dan masukan, dalam kegiatan dialog konsultasi publik terkait penyusunan RKPD, di Hotel Aston, Kota Gorontalo, Kamis (02/03/23).
Dalam kegiatan yang digagas Bappeda Provinsi Gorontalo itu, Wakil Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo ini, menyampaikan beberapa kritikan dan masukan terhadap pelaksanaan Pembangunan di Gorontalo.
Kris mengungkapkan, banyak pokir yang telah diserap Lembaganya, menjadi isu strategis dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
“Kami melihat bahwa apa yang dipaparkan Bappeda, keseluruhannya sudah masuk dalam isu strategis. Tetapi dari semua isu ini, apa yang jadi titik Fokus pemerintah, itu yang kita harap dirumuskan dalam dialog ini.” tegas Kris Wartabone.
Dirinya mendorong pemerintah untuk segera menentukan fokus dan arah strategis RKPD Tahun 2024 tersebut, dan disesuaikan dalam skala prioritas serta fiscal daerah.
Selain menyampaikan masukan, Kris juga sedikit mengkritik kebijakan pemerintah yang melakukan peleburan dan pemisahan terhadap beberapa OPD dipemerintahan.
“Akibat kebijakan pemerintah daerah terhadap peleburan dan penggabungan OPD ini, memberikan pengaruh dalam menentukan skala prioritas terhadap pokok-pokok Pikiran DPRD. Jujur kami pusing memikirkan hal ini.” ujarnya.
“Ditambah lagi, kebijakan pemerintah pusat tentang pengurangan hak-hak otonomi daerah, mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah.” sambung Politisi PDI-Perjuangan ini.
Sementara, menurut Kris, pokir yang yang dihasilkan oleh DPRD, 90% adalah tentang kesejahteraan masyarakat, pendapatan serta penurunan angka kemiskinan.
Olehnya, dirinya berharap, dialog konsultasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini, dapat menghasilkan produk yang pro terhadap rakyat, khususnya masyarakat miskin.
“Hasil dari diskusi ini juga akan sangat penting bagi OPD, khususnya dalam hal merumuskan RKPD Tahun 2024. Dan kami harap, ini dapat disingkronisasikan juga dengan pokir-pokir DPRD.” tutup Kris Wartabone. (003/ilam)
