Gorontalo, winnet.id – Dalam sebuah wawancara eksklusif yang digelar di Radio Rakyat Hulonthalo (RH), anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo, Ismail Alulu, kecewa dengan sikap pemerintah daerah, yang terkesan cuek dengan nasib pedagang pasar sentral.
Ismail yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Sentral, mengungkapkan kekecewaannya terkait pedagang pasar sentral, belum juga ditempatkan atau dimasukkan ke tempat yang baru direnovasi.
Dalam sesi wawancara, dalam menjawab pertanyaan wartawan mengenai kapan pedagang dapat memasuki pasar yang baru direnovasi, Ismail menjelaskan, bahwa pertanyaan tersebut bukanlah hal yang harus dijawab olehnya. Sebaliknya, hal itu harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah.
“Namun, jika ditanyakan terkait koordinasi dengan pemerintah daerah, kami sebagai ketua asosiasi pedagang, telah melakukan konsultasi dengan pihak pemerintah sejak lama, dan mencari tahu kendala yang menyebabkan keterlambatan ini.” ujarnya.
“Kami sudah mengkoordinasikannya dengan Kepala Bidang dan Kepala Dinas Perdagangan, untuk mencari tahu kendala-kendala teknis yang perlu diselesaikan, seperti perampungan lapak kaki lima.” sambungnya.
Ismail menjelaskan, salah satu masalah yang menjadi kendala dalam realisasi pemindahan pedagang kelokasi baru adalah pedagang lapak kaki lima. Dimana lapak kaki lima, tidak termasuk dalam anggaran Kementrian sebagaimana pembangunan fasilitas lain. Pedagang kaki lima menjadi tanggung jawab APBD. namun anggaran tersenut terlambat direalisasikan, karena baru akan dibuat pada tahun 2023 ini.
“Jika pemerintah benar-benar serius dengan pembangunan ini, seharusnya sudah diantisipasi jauh sebelumnya, dengan menganggarkan anggaran untuk pedagang lapak kaki lima, sejak pembangunan pasar pertama kali dilakukan.” ungkap Ismail Alulu.
Dirinya berharap agar pemerintah lebih serius dalam menangani permasalahan ini, terutama terkait dengan lapak kaki lima, dengan pengawasan yang lebih ketat. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak bekerja secara santai-santai, mengingat para pedaganglah yang menjadi korban dalam situasi ini.
Lebih lanjut, Ismail Alulu menjelaskan, jika desakan mereka bukan semata-mata untuk meminta dipercepat realisasi pemindahan, tetapi juga karena para pedagang telah mengalami penderitaan yang cukup lama di luar pasar.
“Mereka telah menunggu selama hampir 3 tahun tanpa mendapatkan perhatian yang memadai. Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah untuk memprioritaskan penanganan pasar sentral ini, dengan cara yang berbeda dari pembangunan lainnya, mengingat pentingnya peran pasar sentral bagi para pedagang.” kata Ismail kepada wartawan.
Belum lagi masalah keluhan masyarakat sekitar, yang terganggu dengan bau busuk yang dihasilkan dari pasar sementara saat ini. Ditambah masyarakat sekitar yang mulai mengalami serangan demam berdarah, juga menjadi masalah baru bagi masyarakat pedagang. Hal ini kata dia, perlu menjadi perhatian dan pertimbangan pemerintah daerah untuk segera melakukan pemindahan.
“Kami berharap, pemerintah dapat melihat situasi ini tidak hanya dari perspektif pedagang, tetapi juga dari perspektif masyarakat sekitar yang terkena dampaknya.” tutup Ismail Alulu. (004/ilam)
