PT.INDO WINMEDIA GRUP
SITUS WEB PORTAL/PLAFORM DIGITAL

Pimpinan dan Tim Banggar Deprov Konsultasi Perpres No. 33 tahun 2020 Tentang Standar harga satuan regional

0

Winnet.id Jakarta  – Sejumlah Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Gorontalo melakukan Konsultasi tentang hal-hal yang terkait dengan pokok-pokok substansi Permendagri 64 tahun 2020 serta Peraturan Presiden nomor 33 tahun 2020 tentang standar harga satuan regional.

Rombongan pimpinan dan tim banggar Deprov Gorontalo diterima langsung Drs. John Rooy Erasmus Salamony selaku Kasubdit wilayah tiga Kemendagri yang di dampingi Yanuar Andriyana Putra, ST, MMSI selaku Kasie wilayah tiga B Kemendagri di Gedung F Kantor Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta (27/08/2020).

Hari ini kita melakukan Konsultasi berkaitan dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 33 tahun 2020 menyangkut dengan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah termasuk operasional, honorarium serta tunjangan kinerja.”ucap Ketua DPRD Provinsi Paris RA Jusuf saat melakukan konsultasi.

pertimbangan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional.

Dalam Perpres ini disebutkan, standar harga satuan regional meliputi, satuan biaya honorarium, satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor, satuan biaya pengadaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan.

Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan regional berfungsi sebagai, batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah, referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju dan bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Lebih lanjut menurut Paris Jusuf Perpres ini juga memuat bahwa ketentuan mengenai perubahan standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Dijelaskan pula bahwa kunjungan hari merupakan konsultasi untuk membahas sejumlah regulasi-regulasi terhadap APBD Tahun 2021 yang erat kaitannya dengan perpres nomor 33 tahun 2020.
“ kami tim badan anggaran yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo telah melakukan konsultasi terhadap APBD 2020, dan hal ini pula telah kita bahas ditingkat daerah antara Tim Banggar DPRD dan TAPD Provinsi Gorontalo,tetapi kesepakatannya untuk lebih jelaskan kita melakukan konsultasi ke Kemendagri,” jelas Paris Jusuf.

Selain Membahas Perpres Nomor 33 Tahun 2020, Pimpinan Dewan bersama Badan Anggaran serta pihak Eksekutif yang menghadirkan Sekda Provinsi Gorontalo mengkonsultasikan pula Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.

Leave A Reply

Your email address will not be published.