WINNET – Wakil Ketua II DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin, menyampaikan kekecewaannya terhadap progres pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo.
Kekecewaan tersebut disampaikan saat dirinya bersama Tim Reses DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan (Dapil) VI Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato melakukan peninjauan langsung terhadap proyek strategis pemerintah pusat yang merupakan bagian dari program Presiden Prabowo Subianto.
Dalam kunjungan tersebut, La Ode Haimudin menyoroti lambatnya perkembangan pekerjaan fisik yang dinilai belum sebanding dengan waktu pelaksanaan yang tersisa. Memasuki November 2026, sementara masa kontrak semakin mendekati batas penyelesaian, progres pembangunan di lokasi Patoameme masih berada di kisaran 27 persen.
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat, terutama dalam menentukan kontraktor pelaksana proyek yang dibiayai melalui APBN.
Ia mempertanyakan keseriusan kontraktor dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaan di lapangan. Pasalnya, berdasarkan hasil pemantauan, pihak kontraktor utama dinilai jarang terlihat langsung di lokasi dan lebih banyak mengandalkan pengawas untuk memantau pekerjaan.
”Saya tidak tahu apakah kontraktornya sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan ini. Kami melihat di lapangan, yang ada hanya pengawasnya. Kontraktor utamanya justru jarang muncul. Padahal, mereka yang harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan ini,” tegas La Ode Haimudin.
Ia juga menyoroti pola pelaksanaan proyek pemerintah pusat yang menurutnya perlu dievaluasi. La Ode menilai, penetapan pemenang proyek yang seluruhnya terpusat tanpa mempertimbangkan kondisi dan kapasitas pelaku usaha di daerah berpotensi menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan pekerjaan.
Menurutnya, pemerintah pusat perlu memberikan ruang lebih besar kepada kontraktor lokal agar pelaksanaan proyek pembangunan di daerah dapat berjalan lebih efektif dengan mempertimbangkan kondisi geografis, sosial, dan kebutuhan setempat.
”Jangan semua pekerjaan dari pusat dimenangkan oleh kontraktor dari Jakarta. Pemerintah pusat jangan hanya menyentralisasi anggaran, tetapi pekerjaan juga semuanya diambil oleh orang-orang dari pusat. Tolong lihat kondisi daerah. Berikan kesempatan kepada kontraktor lokal untuk ikut mengambil bagian dalam pembangunan di daerahnya sendiri,” ujarnya.
La Ode juga mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan proyek tersebut, kontraktor utama disebut menjalin kerja sama dengan pihak lokal sebagai subkontraktor. Namun, berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat persoalan keterlambatan pembayaran yang turut memengaruhi kelancaran pekerjaan.
Ia menegaskan bahwa apabila kontraktor utama telah memenangkan pekerjaan, maka tanggung jawab pelaksanaan tidak boleh hanya diserahkan kepada pengawas maupun pihak subkontraktor. Kontraktor utama harus hadir langsung untuk melihat kondisi lapangan dan memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai kontrak.
”Kalaupun pekerjaan ini sudah dimenangkan, tolong kontraktornya datang langsung melihat kondisi di sini. Jangan hanya mengirim pengawas. Mereka harus tahu bagaimana kondisi sebenarnya di lapangan, bukan hanya mendengar laporan. Sebab, mereka yang menandatangani kontrak dan bertanggung jawab kepada negara,” katanya.
Lebih lanjut, La Ode meminta agar kontraktor segera melakukan percepatan pekerjaan dengan memastikan dukungan pembiayaan, tenaga kerja, dan koordinasi pelaksanaan berjalan baik. Menurutnya, keterlambatan pembayaran kepada pihak yang mengerjakan pekerjaan di lapangan dapat berdampak langsung terhadap lambatnya progres pembangunan.
Dalam kesempatan itu, ia juga menegaskan bahwa kunjungan Tim Reses merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap program pembangunan pemerintah yang menggunakan anggaran negara.
Ia menyebut, Presiden Prabowo Subianto selama ini menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah. Karena itu, DPRD Provinsi Gorontalo turut menjalankan fungsi pengawasan dengan turun langsung melihat kondisi pekerjaan di lapangan.
”Kami datang hari ini untuk mengawasi. Presiden selalu menyampaikan agar program pemerintah diawasi. Kami melihat langsung kondisinya dan hasil pemantauan ini akan menjadi bahan laporan kepada pemerintah pusat. Harapan kami sederhana, pembangunan ini harus selesai dan benar-benar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan,” ungkapnya.
La Ode berharap pemerintah pusat segera memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut, termasuk mengevaluasi tanggung jawab kontraktor pelaksana agar pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Patoameme tidak terus mengalami keterlambatan.
Menurutnya, program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir harus dilaksanakan dengan perencanaan dan pengawasan yang baik, sehingga manfaat pembangunan dapat segera dirasakan oleh masyarakat nelayan.
