WINNET.ID – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melibatkan 3.500 peserta dari 37 provinsi untuk menyiapkan dan merencanakan calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahun 2027. Melalui pembekalan yang berlangsung pada 27–29 Oktober 2026, pemerintah menargetkan 1.000 lokasi siap direkomendasikan untuk pembangunan, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, potensi ekonomi perikanan, serta kesiapan infrastruktur dan pengelolaan.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, menegaskan bahwa penentuan calon lokasi KNMP harus didasarkan pada data yang akurat dan kondisi nyata masyarakat pesisir. Menurutnya, survei tidak boleh hanya berorientasi pada ketersediaan lahan, tetapi juga harus memahami aktivitas ekonomi dan kebutuhan masyarakat nelayan.
“Kata kunci yang harus kita pegang teguh saat survei atau penilaian calon lokasi KNMP adalah dengarkan masyarakat dan pahami kegiatan ekonominya,” ujar Latif saat membuka pembekalan secara daring dari Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Ia meminta tim survei menggali kebutuhan nelayan kecil, awak kapal perikanan, perempuan yang bekerja dalam usaha perikanan, pengolah hasil perikanan, hingga pedagang. Informasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan fasilitas dan layanan yang diperlukan, mulai dari penanganan hasil tangkapan, pengolahan, hingga akses pemasaran.
Latif juga menekankan pentingnya kesiapan pengelola, pembiayaan operasional dan pemeliharaan, serta ketersediaan listrik, air, dan akses transportasi. Seluruh aspek tersebut perlu diperhitungkan sejak tahap perencanaan agar fasilitas yang dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.
“Manfaat baru terwujud apabila fasilitas digunakan, dipelihara, dan dikelola dengan baik,” tegasnya.
Sementara itu, Tenaga Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Perlindungan Nelayan dan Awak Kapal Perikanan sekaligus Ketua Satgas Penyiapan dan Perencanaan Calon Lokasi KNMP Tahun 2027, Mohamad Abdi, menjelaskan bahwa program KNMP diarahkan untuk memperkuat rantai ekonomi masyarakat pesisir.
Pengembangan tersebut mencakup kegiatan produksi, pengolahan, logistik, hingga pemasaran hasil perikanan. Model pengembangan di setiap lokasi akan disesuaikan dengan potensi sumber daya, karakteristik wilayah, dan jenis usaha yang dijalankan masyarakat setempat.
Abdi menjelaskan, calon lokasi KNMP berasal dari referensi hasil analisis nasional yang ditelaah dan dimutakhirkan oleh pemerintah daerah, serta usulan pemerintah daerah berdasarkan kondisi wilayah masing-masing.
Seluruh calon lokasi akan melalui pemeriksaan, survei, dan penilaian yang mencakup kebutuhan masyarakat, potensi perikanan, kesiapan lokasi, akses pasar, serta ketersediaan infrastruktur pendukung.
Lokasi yang menjadi prioritas selanjutnya akan difasilitasi untuk memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain kesiapan lahan, kelembagaan pengelola, rencana usaha, serta dukungan masyarakat dan pemerintah daerah sebelum memasuki tahap perencanaan teknis.
KKP menegaskan bahwa usulan lokasi maupun kehadiran tim survei di lapangan belum dapat diartikan sebagai penetapan lokasi pembangunan. Penentuan lokasi tetap bergantung pada hasil pemeriksaan, penilaian, dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan.
Pembekalan pada 27–29 Oktober 2026 ini melibatkan unsur perguruan tinggi negeri dan swasta, lembaga swadaya masyarakat lokal, politeknik kelautan dan perikanan, serta unit pelaksana teknis (UPT) pelabuhan perikanan di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
Para peserta mendapatkan materi mengenai metode pengumpulan dan verifikasi data, wawancara masyarakat, observasi lapangan, penggunaan perangkat survei digital, serta fasilitasi kesiapan calon lokasi.
Setelah pembekalan, tim dijadwalkan melaksanakan survei, penilaian, dan fasilitasi kesiapan lokasi hingga pertengahan Desember 2026. Hasil kegiatan tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi dan perencanaan pembangunan KNMP tahun 2027.
Latif berharap seluruh peserta menghasilkan rekomendasi yang tepat sasaran sehingga pembangunan tidak hanya menghadirkan infrastruktur, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi nyata bagi keluarga nelayan.
“Ketepatan rekomendasi yang Bapak dan Ibu hasilkan dapat menentukan apakah pembangunan benar-benar berguna atau justru menghadapi persoalan sejak awal,” pungkasnya.
