WINNET.ID – Rapat Panitia Khusus (Pansus) Kepemudaan DPRD Provinsi Gorontalo kembali digelar pada Senin (17/11/2025) untuk mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Kepemudaan. Pertemuan tersebut fokus pada sinkronisasi program lintas instansi serta penataan penggunaan anggaran organisasi kepemudaan.
Rapat yang berlangsung di ruang sidang DPRD menghadirkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan stakeholder terkait, di antaranya Badan Narkotika Nasional (BNN), Kesbangpol, dan Dinas Sosial. Sementara Badan Intelijen Daerah (Binda) dijadwalkan hadir pada pertemuan berikutnya.
Ketua Pansus Kepemudaan, Ghalib I. Lahidjun (Fraksi Golkar), menjelaskan bahwa masukan dari berbagai instansi sangat dibutuhkan untuk memperkuat substansi Ranperda, terutama terkait program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika (P4GN) yang berkaitan erat dengan pembangunan karakter generasi muda.
“Kami mengundang BNN untuk meminta masukan terkait program P4GN. Salah satu hal yang disarankan kepala BNN adalah perlunya integrasi program tersebut dalam kebijakan kepemudaan,” ujar Ghalib.
Ghalib juga menyoroti lemahnya arah kebijakan pengelolaan anggaran kepemudaan di sejumlah OPD. Ia menilai penyaluran hibah bagi organisasi kepemudaan selama ini belum memiliki indikator dan target yang jelas.
“Kebijakan anggaran kepemudaan di OPD-OPD terkesan dilepas begitu saja. Tidak ada target pengembangan organisasi kepemudaan. Hibah-hibah itu dikelola sesuai selera masing-masing organisasi,” tegasnya.
Melalui Ranperda ini, Pansus berharap pemerintah dapat menetapkan standar dan target yang wajib dipenuhi oleh setiap organisasi penerima hibah, sehingga arah pengembangan kepemudaan menjadi lebih terukur, terencana, dan bertanggung jawab.
Rapat Pansus dijadwalkan berlanjut dengan melibatkan instansi lainnya, guna memastikan Ranperda Penyelenggaraan Kepemudaan memiliki landasan kuat, komprehensif, dan sesuai kebutuhan pemuda di Provinsi Gorontalo.
