WINNET – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan monitoring terhadap dampak kekeringan akibat kemarau panjang di Desa Pulubala, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Jumat (2/10/2026).
Kunjungan tersebut merupakan hari kedua monitoring Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo terhadap kondisi masyarakat yang terdampak kekeringan di sejumlah wilayah.
Di Desa Pulubala, dari enam dusun yang ada, terdapat empat dusun yang terdampak kekeringan cukup serius, yakni Dusun Bontula, Kamiri, Tomula dan Diadata.
Berdasarkan hasil monitoring, sebanyak 1.054 kepala keluarga (KK) terdampak kondisi kekeringan tersebut.
Untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, pemerintah daerah telah melakukan distribusi air menggunakan mobil tangki PDAM. Namun, penyaluran tersebut dinilai belum maksimal karena keterbatasan armada yang tersedia.
Dampak kekeringan juga dirasakan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk dalam memenuhi kebutuhan air untuk beribadah. Sejumlah warga mengaku kesulitan mendapatkan air untuk berwudhu karena ketersediaan air sangat terbatas, bahkan di beberapa titik hanya mengalir dalam kondisi menetes.
Kunjungan Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Desa (Sekdes) Pulubala, Husain Lantu, bersama jajaran pemerintah desa.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha, mengatakan kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah, mengingat air merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
“Kita melihat langsung kondisi masyarakat di Desa Pulubala. Kekeringan ini sudah berdampak pada kebutuhan dasar warga, termasuk kebutuhan air untuk beribadah. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi air bersih berjalan secara maksimal,” ujar Fadli.
Menurutnya, keterbatasan armada menjadi salah satu kendala yang harus segera dicarikan solusi agar distribusi air dapat menjangkau seluruh masyarakat yang terdampak.
“Jangan sampai masyarakat harus menunggu terlalu lama untuk mendapatkan air. Kalau armada yang tersedia terbatas, tentu perlu ada langkah konkret untuk menambah atau mengoptimalkan armada distribusi, sehingga kebutuhan warga bisa terpenuhi,” katanya.
Fadli menambahkan, hasil monitoring Komisi I akan menjadi bahan evaluasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencari langkah penanganan yang lebih efektif selama kondisi kemarau panjang berlangsung.
“Kami akan menyampaikan kondisi yang kami temukan di lapangan. Pemerintah daerah harus hadir dan memastikan masyarakat yang terdampak kekeringan mendapatkan pelayanan serta bantuan air bersih secara merata,” tandasnya.
