WINNET – Persoalan ketepatan sasaran bantuan sosial, kerusakan infrastruktur pesisir, hingga kebutuhan sarana pertanian dan perikanan menjadi sejumlah aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus MT Mopili, di Desa Hutakalo, Kecamatan Sumalata, Rabu (4/11/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo Agus Sudibyo, Kepala BPS Kabupaten Gorontalo Utara Depit Rudiyanto, Camat Sumalata Malik Abdul Yusuf, serta pemerintah desa dan masyarakat setempat.
Dalam kesempatan itu, Idrus mengajak masyarakat memahami sistem pengelompokan kesejahteraan atau desil yang menjadi salah satu acuan pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial. Untuk memberikan pemahaman lebih luas, ia turut menghadirkan pihak BPS agar menjelaskan mekanisme pendataan dan pemanfaatan data tersebut.
Setelah pemaparan BPS, Idrus membuka ruang dialog bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Salah satu isu yang cukup banyak mendapat perhatian ialah ketepatan pendataan penerima bantuan sosial, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH).
Sekretaris Desa Hutakalo mempertanyakan perubahan peringkat kesejahteraan warga setelah pelaksanaan sensus. Menurut dia, sistem pemeringkatan sebelumnya sudah cukup baik, tetapi masih terdapat celah dalam proses pendataan. Ia mencontohkan kepemilikan kendaraan yang menggunakan nama anggota keluarga lain sehingga berpotensi memengaruhi penilaian kondisi ekonomi rumah tangga.
Keluhan serupa disampaikan Wiwin Heri Budiarti. Warga asal Jawa Timur yang menetap di Gorontalo sejak 2007 itu menilai penyaluran PKH belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi penerima. Ia mengaku masih menemukan keluarga yang kondisi ekonominya telah membaik, tetapi tetap menerima bantuan, sementara warga lain yang membutuhkan justru belum tersentuh program tersebut.
Menanggapi persoalan itu, Kepala BPS Provinsi Gorontalo Agus Sudibyo menjelaskan bahwa pemerintah membuka data pengelompokan kesejahteraan masyarakat berdasarkan desil agar proses penentuan penerima bantuan lebih transparan.
Ia menerangkan, bantuan PKH dan sejumlah program perlindungan sosial lainnya menyasar masyarakat pada desil 1 hingga 4. Sementara itu, bantuan perumahan seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dapat menjangkau masyarakat pada desil 6 hingga 8.
Agus juga menjelaskan bahwa masyarakat dapat memperbarui data secara mandiri melalui layanan daring dengan melengkapi surat keterangan dari pemerintah desa. Menurut dia, BPS bertugas mengumpulkan informasi mengenai kondisi rumah tangga, termasuk menghitung besaran pengeluaran masyarakat dalam satu bulan sebagai bagian dari proses penghitungan tingkat kesejahteraan.
Kepala BPS Gorontalo Utara Depit Rudiyanto turut mengajak masyarakat berperan aktif sebagai agen perlindungan sosial. Melalui sistem Perlinsos, warga dapat melaporkan kondisi tetangga atau masyarakat lain yang dinilai benar-benar membutuhkan bantuan sehingga informasi tersebut dapat menjadi bahan pembaruan data.
Di luar persoalan bantuan sosial, masyarakat juga menyampaikan sejumlah kebutuhan infrastruktur. Ketua BUMDes Hutakalo, Aswin Idris Usman, mengungkapkan bahwa warga Dusun Balobatu masih mengalami kesulitan memperoleh air meskipun belum memasuki musim kemarau.
Ia juga meminta perhatian pemerintah terhadap pembangunan drainase dan pemecah ombak untuk mengatasi abrasi pantai yang terus terjadi. Selain itu, masyarakat membutuhkan bantuan bibit jagung dan cabai guna mendukung aktivitas pertanian.
Aspirasi mengenai drainase turut disampaikan pemerintah desa. Salah satu ruas jalan nasional yang menghubungkan Desa Hutakalo dengan Bulontio Timur disebut belum memiliki saluran drainase memadai. Pemerintah desa juga telah mengadakan perahu melalui dana desa, tetapi masih membutuhkan bantuan mesin berkapasitas 6 PK.
Sementara itu, Yuliati Abdjul meminta pemerintah melakukan normalisasi sungai yang berada di antara wilayah Bulontio Timur dan Hutakalo. Menurut dia, usulan tersebut telah lama disampaikan, tetapi hingga kini belum terealisasi.
Warga lainnya juga menyoroti aktivitas penangkapan ikan ilegal yang masih terjadi di wilayah Sumalata. Mereka meminta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo segera mengambil langkah untuk mengatasi persoalan tersebut.
Masyarakat turut mengeluhkan berkurangnya pasokan solar yang biasa tersedia enam kali dalam sepekan, tetapi kini hanya lima kali. Mereka juga berharap pemerintah memberikan bantuan bibit jagung berkualitas agar hasil panen memiliki nilai jual lebih baik.
Menanggapi kebutuhan infrastruktur, Friyanto Daud selaku Kepala Seksi Preservasi BPNJ menjelaskan bahwa permintaan pembangunan drainase di wilayah tersebut sudah mulai diukur pada tahun ini. Pemerintah kini menunggu ketersediaan anggaran untuk merealisasikan pekerjaan tersebut.
Ia menyampaikan, apabila anggaran tersedia, pembangunan drainase yang belum terpasang akan menjadi prioritas. Hal serupa berlaku bagi pembangunan box culvert. Dari total kebutuhan di wilayah tersebut, enam titik telah dibangun pada tahun ini, sedangkan enam titik lainnya masih menunggu penyelesaian.
Friyanto menambahkan, pembangunan drainase dan box culvert memang menjadi salah satu prioritas penanganan infrastruktur di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara.
Idrus MT Mopili menerima berbagai masukan masyarakat, mulai dari persoalan akurasi data bantuan sosial hingga kebutuhan infrastruktur dasar. Aspirasi tersebut diharapkan menjadi bahan perjuangan dan koordinasi DPRD bersama pemerintah daerah serta instansi terkait agar kebutuhan masyarakat di Kecamatan Sumalata mendapat perhatian.
