BOALEMO, WINNET.ID – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan (Dapil) VI Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato, Muhammad Dzikyan, menyoroti sejumlah persoalan infrastruktur dan pelayanan publik yang dikeluhkan masyarakat Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo.
Persoalan tersebut mencuat saat dirinya melaksanakan reses masa persidangan pertama Tahun Sidang 2026–2027, Jumat (6/11/2026).
Dalam pertemuan bersama masyarakat, sejumlah aspirasi disampaikan, mulai dari kondisi jalan akses menuju Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang mengalami kerusakan parah, tidak beroperasinya SPBU khusus nelayan yang bahkan terancam putus kontrak, hingga persoalan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
Masyarakat juga menyuarakan persoalan pungutan retribusi bagi warga yang hendak menuju kawasan TPI. Bahkan, masyarakat yang hanya ingin membeli ikan turut dikenakan retribusi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai pengelolaan hasil retribusi, sementara akses jalan menuju TPI belum mendapatkan perbaikan.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Muhammad Dzikyan menegaskan bahwa aspirasi masyarakat akan menjadi perhatian serius dan diperjuangkan melalui lembaga DPRD.
Menurutnya, persoalan jalan menuju TPI harus segera mendapatkan perhatian pemerintah daerah, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
”Ini menjadi catatan penting bagi kami. Masyarakat mengeluhkan jalan menuju TPI yang rusak parah, sementara pungutan retribusi tetap diberlakukan. Bahkan, masyarakat yang hanya membeli ikan juga dikenakan retribusi. Pertanyaannya, ke mana hasil retribusi tersebut, sementara akses jalan tidak diperbaiki?” tegas Dzikyan.
Ia mengatakan, persoalan tersebut akan disuarakan kepada pemerintah daerah dan dibahas bersama melalui koordinasi lintas komisi DPRD Provinsi Gorontalo agar mendapatkan solusi konkret.
Selain infrastruktur jalan, Dzikyan juga menekankan pentingnya penerangan lampu jalan serta keberlangsungan operasional SPBU nelayan. Menurutnya, kedua persoalan tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
”Ini menyangkut hajat hidup nelayan. Karena itu, persoalan SPBU nelayan harus menjadi skala prioritas dan wajib ditindaklanjuti. Jangan sampai aktivitas nelayan terganggu akibat sulitnya mendapatkan akses bahan bakar,” ujarnya.
Terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Dzikyan menjelaskan bahwa anggaran bantuan UMKM telah dialokasikan untuk tahun mendatang. Sementara masyarakat yang belum terakomodasi akan diupayakan melalui pengajuan pada anggaran perubahan.
Mengenai persoalan BPJS Kesehatan, ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Boalemo telah berstatus Universal Health Coverage (UHC). Dengan demikian, masyarakat yang kepesertaan BPJS Kesehatannya tidak aktif tetapi membutuhkan pelayanan medis mendesak dapat memperoleh bantuan melalui skema dana talangan pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia juga menyoroti pentingnya komitmen pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran dana talangan tersebut setiap tahun agar masyarakat tidak kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan ketika menghadapi kondisi darurat.
”Kami mengimbau pemerintah daerah agar wajib menganggarkan dana talangan setiap tahunnya. Jangan sampai ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan mendesak, tetapi terkendala karena kepesertaan BPJS-nya tidak aktif,” jelasnya.
Selain sejumlah persoalan tersebut, masyarakat turut menyampaikan aspirasi terkait BPJS Ketenagakerjaan, bantuan pembangunan masjid, serta dukungan bagi kegiatan majelis taklim.
Dzikyan menegaskan, seluruh aspirasi yang disampaikan dalam reses tersebut akan menjadi bahan perjuangan dan pembahasan di DPRD Provinsi Gorontalo, dengan harapan pemerintah daerah dapat memberikan perhatian dan tindak lanjut sesuai kewenangan serta kemampuan anggaran.
Baginya, reses bukan sekadar agenda pertemuan dengan masyarakat, melainkan momentum untuk mendengar langsung persoalan di lapangan sekaligus memastikan setiap aspirasi mendapatkan pengawalan hingga menemukan solusi.
