Winnet.id – Dalam rangka uji publik rancangan penataan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi anggota DPRD Provinsi Gorontalo pada Pemilu 2024 mendatang, KPU Provinsi Gorontalo menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah tokoh masyarakat, tokoh politik, akademisi, dan awak media, di Ballroom Hotel Grand-Q, kamis (19/01/2), kemarin.
Dalam rapat tersebut, dimanfaatkan berbagai pihak untuk menyampaikan argumentasi, saran, dan masukan terkait tata pelaksanaan pemilu 2024, mendatang. Termasuk diantaranya, opsi pemisahan daerah pemilihan Bualemo-Pohuwato menjadi dua dapil.
Salah satu yang menyatakan sepakat dengan opsi pemisahan itu adalah Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Hidayat Bouty, dan diaminkan oleh peserta rakor lainnya.
Hidayat, dalam penyampaiannya mengaku sangat setuju, jika Kabupaten Boalemo dan Pohuwato dipisah menjadi masing-masing daerah pemilihan pada Pemilu Legislatif tahun 2024 mendatang.
“Melalui kegiatan ini, KPU berusaha menghimpun masukan dan pendapat dari berbagai elemen masyarakat. Dan ternyata hampir semua sepakat untuk dipisah.” jelas Hidayat, kepada awak media.
“Dan pemisahan ini juga, merupakan harapan dan keinginan kepala daerah serta masyarakat Bualemo dan Pohuwato,” tambahnya.
Hidayat juga menjelaskan alasan pemisahan dapil menjadi pilihan yang tepat. Menurutnya, pemisahan ini akan sangat berdampak pada pembagian atau distribusi pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD.
Menurut Aleg Demokrat ini, pokir DPRD Provinsi Gorontalo sejauh ini lebih dominan ke kabupaten Boalemo. Sebab, jumlah aleg yang berasal dari dapil gabungan dua kabupaten ini, lebih banyak berasal dari Bualemo.
“Tidak heran jika Pohuwato tampak dianak-tirikan. Pembagian Pokir lebih banyak ke Bualemo. Kenapa? yaa, karena mereka tidak merasa bagian dari Pohuwato.” Kata Hidayat.
“Contoh lainnya juga, ketika ada perayaan HUT Kabupaten Pohuwato, Pemda terkait hanya mengundang aleg yang dari kabupaten itu. Sementara aleg dari Boalemo tidak undang. Begitu juga sebaliknya. Jadi saya setuju bila dapil ini dipisah,” tambahnya.
Namun, opsi ini bukan tanpa resiko. Kata Hidayat, jika opsi rancangan kedua ini disetujui, akan memberikan dampak kepada calon legislatif dapil Kota Gorontalo.
“Kalau digabung seperti kemarin, dapil Bualemo-Pohuwato memperoleh 11 kursi. Namun jika dipisah, maka dapil Bualemo dapat 6 kursi, Pohuwato 6 kursi. Sementara, Kota Gorontalo dalam hitungan pembagian jumlah penduduk, dalam opsi ini aka kehilangan 1 kursi.” ungkapnya.
Tentu saja hal ini menurutnya, akan menjadi gejolak tersendiri bagi KPU. Namun ini juga menjadi penting karena berkenaan dengan kepentingan masyarakat Pohuwato, sehingga penting dan perlu untuk diperjuangkan oleh KPU.
Sementara itu, anggota KPU Provinsi, Hendrik Imran, saat dimintai keterangan terkait pemisahan itu, mengungkapkan, jika hal itu masih bersifat opsional, yang masih akan diajukan kepada KPU RI.
“Ini belum final, hasilnya nanti akan diputuskan oleh KPU RI, apakah menggunakan rancangan pertama seperti yang digunakan pada pemilu sebelum-sebelumnya, atau opsi rancangan kedua yang merupakan mayoritas aspirasi masyarakat dan peserta Rakor ini,” jelas Hendrik.
