Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Mohamad Kris Wartabone, menyoroti kedatangan Penambang PETI dan Peran Strategis Pendatang dalam Pemilihan Umum.
WINNET.ID, Pemilu Gorontalo – Perayaan Natal dan Tahun Baru yang bersamaan dengan pemilihan umum memberikan dinamika khusus bagi daerah Gorontalo.
Selain potensi konflik Politik, Pemerintah daerah, khususnya Polda Gorontalo, perlu memfokuskan perhatiannya pada menghadapi lonjakan pendatang yang merayakan Nataru di Gorontalo.
Baca juga: Natal dan Tahun Baru, serta Pemilu Jalan Bersamaan, Kris Wartabone Desak Pengamanan Ekstra
Wakil Ketua I DPRD, Mohamad Kris Wartabone, menyampaikan sorotan ini pada tanggal 14 Desember kemarin dalam rapat Forkopimda.
Ia menyoroti daerah-daerah yang memiliki pertambangan tanpa izin (PETI) seperti Pohuwato dan Bone Bolango.
“PETI seperti di daerah saya di Bone Bolango itu, banyak pendatang yang mencari rezeki untuk biaya kebutuhan Natal dan Tahun Baru,” ujarnya.
“Dan ini melibatkan tidak hanya non-Muslim, tetapi juga Muslim yang mencari peruntungan melalui pertambangan ini,” sambungnya.
Oleh karena itu, Politisi PDI-Perjuangan ini mendorong Pemerintah untuk dapat memprioritaskan isu ini, sehingga menjadi perhatian khusus.
Ia menekankan kepada pemerintah untuk selain mendorong pendatang menjaga stabilitas keamanan menjelang pemilu, ia juga mendorong berpartisipasi pendatang pada pemilihan umum 2024.
“Tidak hanya warga lokal, tapi juga mereka yang datang mencari rezeki di tambang-tambang Gorontalo harus kita dorong berpartisipasi dalam pesta demokrasi lima tahunan ini,” ujar Kris.
“Pemerintah harus memberikan akses yang mempermudah mereka untuk tetap mengakses pemilu Februari mendatang,” tambahnya.
Dari pengalamannya, Kris juga mengingatkan potensi membludaknya masyarakat yang merayakan natal dan tahun baru. Hal ini juga dipengaruhi oleh kehadiran para penambang yang turun merayakan Nataru di pusat-pusat kota.
“Potensial meningkatnya jumlah masyarakat yang merayakan di Gorontalo ini juga harus jadi perhatian. Sehingga butuh penanganan ekstra,” tutur Kris, dalam rapat Forkopimda (14/12/23).
