Gorontalo – WINNET.ID | Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, dibawah arahan ketua Komisi, AW. Thalib, menggelar sidak dan evaluasi penerapan siransija, di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo, Rabu (05/04/23).
Siransija sendiri merupakan inovasi Pemerintahan di bidang kepegawaian, yang dikembangkan BKD bersama Dinas Kominfo, yang resmi dijalankan pemerintahan sejak tahun 2021 lalu.
Sistem ini dibuat, dalam rangka meningkatkan pengukuran kinerja ASN lingkup Pemda Provinsi Gorontalo.
Namun belakangan, penerapan siransija di Gorontalo, dinilai belum efektif. Sebab, masih banyak ditemukannya ASN yang melakukan kegiatan Indisipliner.
- Sidak Komisi 1 ke kantor BKD Provinsi Gorontalo, dalam rangka evaluasi penerapan siransija.
“Misalnya absensi. Absensi kehadiran memang bisa dilakukan pengisian dipagi hari. Akan tetapi diantara pengisian absensi kehadiran dipagi hari dengan absensi pulang, memberikan peluang ASN melakukan tindakan indisipliner, karena minimnya pengawasan yang ketat.” jelas ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, AW. Thalib, usai kunjugan.
Hal ini, kata AW. Thalib, memerlukan peran dan keseriusan pimpinan BKD, untuk mewujudkan kedisiplinan yang permanen, serta membutuhkan pengawasan ekstra oleh masing-masing pimpinan OPD.
“Karena secanggih-canggihnya teknologi dan sistem yang telah terbangun, tetapi tidak ada pengawasan yang aktual dari tiap-tiap pimpinan OPD, saya rasa siransija tidak akan berjalan dengan secara maksimal.” ujarnya.
Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Menurut politisi Partai PPP ini, secanggihan teknologi saat ini, diimbangi dengan peningkatan pemahaman ASN terhadap teknologi tersebut.
“Jadi mudah bagi mereka untuk mengakali sistem yang sudah terbangun. Sebab siransija bukanlah sebuah alat yang tercipta sempurna, yang mampu mengendalikan kedisiplinan ASN, melainkan hanya sebuah alat penunjang, menuju kesempurnaan disiplin pegawai.” terang AW. Thalib.
Oleh sebab itu, terlepas dari kecanggihan teknologi yang ada, AW. Thalib mendorong tiap-tiap pimpinan OPD, untuk tetap melakukan pengawasan secara ekstra, serta memberikan contoh dan teladan, tentang kedisiplinan.
Selain itu, kata AW. Thalib, pihaknya juga dalam menindaklanjuti persoalan ini, berencana akan mengundang pihak-pihak terkait, khususnya BKD, Biro Hukum dan Biro Organisasi, untuk membahas lebih mendalam, tentang masalah kedisiplinan ini.
“Karena ini juga berkaitan langsung dengan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan jalur karir dari masing-masing ASN. Sehingga ini menjadi penting untuk dikaji dan dibahas secara serius bersama pihak-pihak terkait.” pungkasnya. (004/ilam)
