WINNET.ID GORONTALO – Perwakilan Asosiasi Aparat Desa Kabupaten Gorontalo mendatangi Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo untuk menyampaikan keluhan terkait tunggakan pembayaran siltap (penghasilan tetap) dan tunjangan selama tiga bulan terakhir. Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha, menyatakan bahwa pihaknya siap memediasi masalah tersebut.
“Seluruh aparat desa di Kabupaten Gorontalo, sebanyak 1.860 orang, belum menerima siltap dan tunjangan mereka selama tiga bulan. Kami menerima aspirasi mereka dan akan membahas ini dengan pemerintah provinsi, yang berperan sebagai pengawas,” ujar Fadli Poha.
Menurutnya, persoalan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Gorontalo, khususnya di bidang keuangan. Namun, DPRD Provinsi Gorontalo akan berupaya menjembatani komunikasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi demi mencari solusi.
“Kami belum mengetahui kendala pastinya karena itu adalah ranah pemerintah kabupaten. Namun, kami akan berkomunikasi dan menindaklanjuti masalah ini dengan pemerintah provinsi,” tambahnya.
Terkait langkah konkret, Fadli menyebutkan bahwa penyelesaian akan bergantung pada pemerintah Kabupaten Gorontalo.
“Kami hanya memediasi. Penyelesaian tetap pada pemerintah kabupaten melalui keuangan mereka,” jelasnya.
Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo dijadwalkan membahas masalah ini setelah agenda mereka yang padat selesai dalam waktu dekat. Namun, belum ada kepastian apakah pembayaran siltap dan tunjangan dapat diselesaikan pada Desember mendatang.
Masalah ini menjadi perhatian serius karena menyangkut hak aparat desa yang belum terpenuhi, yang berpotensi memengaruhi kinerja pelayanan mereka di masyarakat.
