Klarifikasi, verifikasi, dan penanganan terhadap nepotisme menjadi bagian integral dari upaya memastikan bahwa bantuan disalurkan kepada yang benar-benar membutuhkan.
WINNET.ID GORONTALO – Dalam resesnya di Limba U1, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Meyke Camaru, menerima keluhan masyarakat terkait adanya dugaan penyalahgunaan bantuan sosial bagi UMKM.
Menurut masyarakat, terdapat sejumlah oknum yang tidak berhak menerima bantuan, namun memperoleh bantuan UMKM.
Adapula modus operandi oknum penyalahguna bansos dengan cara memfoto barang orang lain, sebagai bukti pembelian barang, sedangkan dana bantuan digunakan untuk keperluan lain.
Baca juga: Warga Mengeluh! Tidak Ada Bantuan Untuk Warga Lansia
Menerima laporan ini, Meyke Camaru mengaku masih akan mengklarifikasi dan mencari data yang valid terlebih dahulu, sebelum mengambil kesimpulan terkait dugaan ini.
Namun, Meyke memastikan bahwa pelaksanaan penyaluran bantuan untuk UMKM menurut pengawasannya, dinas telah melakukan verifikasi maksimal sebelum menyalurkan bantuan.
Menurut Meyke, tujuan dilakukannya verifikasi dan klarifikasi di lapangan adalah memastikan data yang masuk benar-benar valid. Diskoperindag, sepanjang yang diketahuinya, telah melakukan langkah-langkah verifikasi yang ketat sebelum menyalurkan bantuan.
“Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa bantuan disalurkan kepada penerima yang benar-benar memenuhi syarat,” ujar Meyke Camaru.
“UMKM yang memenuhi syaratpun adalah mereka yang memiliki Surat Keterangan Usaha (SKU),” sambungnya.
Namun demikian, kata Meyke, memiliki SKU saja tidak cukup. Diperlukan data yang valid dan sesuai untuk mendukung keberadaan SKU tersebut.
Baca juga: Pajak Reklame Bebani Pelaku Usaha Kecil, Meyke Camaru Akan Cari Solusi
“Jika ditemukan ketidaksesuaian data yang mendukung SKU, maka penerima tersebut akan didiskualifikasi oleh dinas diskoperindag,” tegas Srikandi Partai Golkar itu.
Oleh karena itu, ia memastikan, diskoperindag mengutamakan ketepatan dan tepat sasaran dalam menyalurkan bantuan UMKM.
Jikalaupun ditemukan ada upaya nepotisme dalam penyaluran bantuan ini, Meyke dengan tegas akan merekomendasikan kepada pimpinan dinas untuk memberikan sanksi yang berat kepada oknum yang melakukan nepotisme.
Langkah-langkah tegas seperti ini penting untuk menegakkan integritas dan keadilan dalam penyaluran bantuan sosial. Meyke Camaru menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap praktik-praktik yang melanggar aturan dan merugikan kepentingan masyarakat luas. (003)
