Boalemo, 23 Oktober 2025 — Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan (Dapil) VI Kabupaten Boalemo dan Pohuwato, H. Anas Jusuf, M.Si, melanjutkan agenda reses masa persidangan pertama tahun 2025–2026 dengan menggelar pertemuan bersama masyarakat di Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, pada Kamis (23/10/2025).
Kegiatan reses hari ketiga ini dihadiri oleh pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan sejumlah warga yang antusias menyampaikan berbagai aspirasi terkait kebutuhan pembangunan di wilayah mereka.
Dalam dialog terbuka tersebut, masyarakat menyampaikan beberapa aspirasi penting, di antaranya:
-
Evaluasi penyaluran bantuan UMKM yang dinilai belum tepat sasaran.
-
Pembangunan lapangan sepak bola, karena Desa Patoameme menjadi satu-satunya desa di wilayah tersebut yang belum memiliki fasilitas olahraga tersebut.
-
Perbaikan jalan tani yang saat ini dalam kondisi rusak dan dinilai sangat vital sebagai akses transportasi hasil pertanian untuk menunjang perekonomian masyarakat.
-
Perbaikan penerangan jalan umum (PJU) yang telah padam dan mengganggu aktivitas warga pada malam hari.
-
Dukungan bagi rukun duka, mengingat sering kali terjadi kesulitan penanganan ketika terdapat lebih dari dua warga meninggal dunia dalam waktu bersamaan.
-
Klarifikasi terkait pendataan rumah warga yang telah difoto untuk program bantuan perbaikan, namun hingga kini belum ada tindak lanjut dari pihak terkait.
Menanggapi hal tersebut, H. Anas Jusuf menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Ia menegaskan akan menindaklanjuti seluruh usulan tersebut melalui koordinasi dengan instansi teknis di tingkat provinsi maupun kabupaten.
“Setiap aspirasi masyarakat akan kami catat dan perjuangkan. Soal infrastruktur, penerangan, maupun bantuan sosial, semua akan kami koordinasikan agar bisa masuk dalam program prioritas pembangunan ke depan,” ujar Anas Jusuf.
Menurutnya, reses merupakan momen penting bagi anggota DPRD untuk mendengarkan langsung kebutuhan masyarakat di lapangan, agar setiap kebijakan pembangunan dapat lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan warga.
