WINNET – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Gorontalo bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar rapat finalisasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027, Senin–Selasa, 26–27 Oktober 2026.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, didampingi para wakil ketua DPRD, serta diikuti anggota Banggar yang mewakili delapan fraksi. Turut hadir Ketua TAPD bersama pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Dalam pembahasan tersebut, Banggar menekankan pentingnya memastikan setiap program dan kegiatan yang diusulkan OPD memiliki dasar perencanaan yang jelas dan sesuai dengan dokumen perencanaan daerah. Dokumen tersebut meliputi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), serta Kerangka Acuan Kerja (KAK).
Penegasan ini bertujuan agar penyusunan anggaran berjalan terarah, terukur, dan selaras dengan kebutuhan pelaksanaan program serta prioritas pembangunan daerah pada 2027.
Masing-masing OPD kemudian memaparkan rencana program, kegiatan, dan kebutuhan anggaran untuk tahun mendatang. Dari rangkaian pembahasan tersebut, sejumlah program strategis menjadi perhatian Banggar, di antaranya pelayanan haji, bantuan studi dan beasiswa bagi dokter spesialis, hibah rumah ibadah, serta rencana pembangunan gedung lima lantai Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie.
Banggar juga menyoroti kebutuhan infrastruktur dan akses pendidikan di wilayah kepulauan, penyusunan Detailed Engineering Design (DED) flyover Simpang Lima, percepatan sertifikasi aset tanah milik pemerintah daerah, serta peningkatan indeks pembangunan pemuda dan dukungan hibah untuk kegiatan kepemudaan.
Selain program pembangunan dan pelayanan publik, persoalan penganggaran upah tenaga outsourcing turut menjadi perhatian. Banggar meminta agar kebutuhan pembayaran upah tenaga tersebut diperhitungkan untuk 12 bulan dalam satu tahun anggaran sehingga hak tenaga kerja dapat terpenuhi secara memadai dan tidak menimbulkan persoalan pembayaran di kemudian hari.
Dalam pembahasan bantuan studi dan beasiswa, Banggar mengusulkan agar skema bantuan pendidikan dirancang secara berkelanjutan, mulai dari awal perkuliahan hingga semester delapan, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.
Usulan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian dukungan pembiayaan bagi mahasiswa penerima bantuan agar dapat menyelesaikan pendidikan hingga tuntas. Banggar menilai, bantuan yang hanya diberikan satu kali berpotensi menimbulkan kendala pembiayaan pada semester berikutnya apabila mahasiswa tidak memiliki sumber dana alternatif.
Karena itu, keberlanjutan program beasiswa perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan anggaran agar bantuan pemerintah benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan akses terhadap pendidikan tinggi dan ketersediaan tenaga profesional di bidang kesehatan.
Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Jadi Perhatian
Dalam pembahasan pengembangan Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie, Banggar mendorong agar rencana pembangunan infrastruktur berjalan seiring dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Perhatian tidak hanya diarahkan pada rencana pembangunan gedung lima lantai, tetapi juga pada penguatan layanan kesehatan spesifik yang dibutuhkan masyarakat, serta peningkatan kebersihan dan kenyamanan lingkungan rumah sakit.
Fasilitas pendukung pelayanan pasien, termasuk kebersihan toilet dan sarana umum lainnya, turut menjadi perhatian. Hal ini dinilai penting karena kualitas pelayanan rumah sakit tidak semata-mata ditentukan oleh kelengkapan bangunan dan peralatan medis, tetapi juga oleh kenyamanan serta pengalaman masyarakat ketika mengakses layanan kesehatan.
Dengan demikian, pengembangan rumah sakit diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat Provinsi Gorontalo.
Finalisasi Anggaran Disesuaikan dengan Prioritas Daerah
Setelah seluruh OPD memaparkan program dan kebutuhan anggaran masing-masing, Banggar bersama TAPD melanjutkan pembahasan untuk melakukan finalisasi terhadap berbagai usulan yang telah dibahas dan disepakati bersama.
Tahapan ini difokuskan pada peninjauan kembali program dan kegiatan, penyesuaian kebutuhan anggaran, serta penentuan prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Setiap usulan diharapkan memiliki dasar perencanaan yang kuat, perhitungan anggaran yang terukur, dan manfaat yang jelas bagi masyarakat.
Melalui proses finalisasi RAPBD Tahun Anggaran 2027 tersebut, DPRD Provinsi Gorontalo berharap penyusunan anggaran daerah dapat mengakomodasi kebutuhan strategis, memperkuat kualitas pelayanan publik, serta mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo.
Pembahasan ini sekaligus menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD, TAPD, dan seluruh OPD agar anggaran yang direncanakan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah.
