WINNET.ID – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melibatkan organisasi nonpemerintah atau Non-Governmental Organization (NGO) sebagai pengawas eksternal untuk mendukung sosialisasi dan pengawalan pelaksanaan program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di daerah.
Deno Djarai, selaku NGO yang terlibat dalam program tersebut, mengatakan bahwa pihaknya bersama Universitas Negeri Gorontalo (UNG) telah mengikuti proses seleksi di Jakarta dan dinyatakan lolos untuk menjalankan peran sebagai pengawas eksternal.
Menurut Deno, keterlibatan NGO diperlukan untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, terutama dalam tahapan persiapan pembangunan KNMP.
“Program ini merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Karena itu, diperlukan sosialisasi yang baik hingga ke tingkat daerah agar masyarakat memahami tujuan pembangunan dan tidak terjadi miskomunikasi,” ujar Deno.
Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang berpotensi menghambat pelaksanaan program pemerintah di daerah adalah persoalan lahan dan minimnya pelibatan masyarakat sejak tahap awal perencanaan.
Menurutnya, persoalan tersebut dapat diminimalkan melalui koordinasi dan sosialisasi yang melibatkan pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, serta unsur masyarakat setempat.
Deno menegaskan, tugas utama NGO dalam program ini adalah membantu menyampaikan informasi mengenai rencana pembangunan KNMP kepada pemerintah daerah dan masyarakat, sekaligus mendukung terciptanya komunikasi yang terbuka antara seluruh pihak yang terlibat.
“Kami akan bertemu dengan bupati, camat, dan kepala desa untuk menyampaikan bahwa di wilayah tersebut direncanakan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Kami ingin membantu pemerintah agar program ini berjalan baik, mendapat pemahaman masyarakat, dan tidak menimbulkan penolakan akibat kurangnya informasi,” katanya.
Ia mencontohkan, pengalaman pembangunan program pemerintah di sejumlah daerah menunjukkan pentingnya komunikasi sejak awal. Tanpa sosialisasi yang memadai, masyarakat berpotensi salah memahami tujuan program sehingga memunculkan persoalan dalam pelaksanaannya.
Selain pemerintah dan masyarakat, Deno juga menekankan pentingnya keterlibatan media massa dalam mendukung penyebarluasan informasi mengenai program KNMP.
Menurutnya, media memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan mudah dipahami masyarakat. Kolaborasi dengan insan pers diharapkan dapat membantu pemerintah menjelaskan tujuan, tahapan, serta manfaat program pembangunan bagi masyarakat pesisir.
“Media merupakan mitra penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kami ingin membangun kerja sama yang profesional agar informasi mengenai program ini tersampaikan dengan benar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman,” ujarnya.
Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Deno mengungkapkan bahwa pihaknya telah membentuk tim yang terdiri atas 22 orang. Tim itu melibatkan 12 tenaga berlatar belakang pendidikan magister (S2) teknik dan 10 orang lulusan sarjana (S1) teknik.
Pelibatan tenaga berlatar belakang teknik, lanjutnya, dimaksudkan untuk mendukung kebutuhan teknis, khususnya dalam kegiatan survei dan peninjauan lapangan yang berkaitan dengan persiapan pembangunan.
Ia menilai, dukungan sumber daya manusia yang sesuai dengan bidang keahlian menjadi salah satu unsur penting untuk memastikan proses pendampingan dan pengawasan eksternal berjalan secara terarah.
Melalui keterlibatan NGO, Deno berharap pelaksanaan program Kampung Nelayan Merah Putih di Gorontalo dapat berjalan lebih terkoordinasi, transparan, dan partisipatif, dengan dukungan pemerintah daerah, masyarakat, perguruan tinggi, serta media massa.
Ia juga berharap program strategis KKP tersebut tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi turut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat nelayan melalui peningkatan kualitas kawasan, aktivitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
