WINNET — Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja sekaligus peninjauan terhadap kondisi jaringan irigasi tersier di wilayah Boalemo, Molombulahe, Minggu (1/11/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian DPRD terhadap aspirasi masyarakat, khususnya para petani yang selama ini mengeluhkan terjadinya pendangkalan pada saluran irigasi yang berdampak terhadap kelancaran distribusi air ke lahan pertanian.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Syarifudin Bano, menyampaikan bahwa persoalan pendangkalan jaringan irigasi tersebut telah cukup lama dikeluhkan masyarakat. Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Komisi III melakukan koordinasi dengan pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) agar segera dilakukan penanganan.
Menurutnya, koordinasi yang dilakukan mendapat respons positif dari pihak BWS. Bahkan, pihak balai langsung mengambil langkah dengan melakukan pengerukan dan pengangkatan material yang menyebabkan pendangkalan pada saluran irigasi.
“Kami mengapresiasi respons cepat pihak Balai Wilayah Sungai yang langsung menindaklanjuti keluhan masyarakat. Apalagi saat ini memasuki musim kemarau, kebutuhan air bagi para petani sangat penting, sehingga saluran irigasi harus berfungsi dengan baik,” ungkap Politisi Partai Demokrat.
Ia menjelaskan, penanganan pendangkalan jaringan irigasi tersebut mencakup sepanjang kurang lebih dua kilometer dan saat ini pekerjaan pembersihannya telah selesai dilaksanakan oleh pihak BWS.
Syarifudin menilai, langkah cepat tersebut merupakan bentuk sinergi yang baik antara DPRD dan instansi teknis dalam merespons kebutuhan masyarakat, terutama sektor pertanian yang sangat bergantung pada ketersediaan air irigasi.
Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo berharap, setelah dilakukan pembersihan, jaringan irigasi tersebut dapat kembali berfungsi secara optimal sehingga distribusi air ke lahan pertanian masyarakat berjalan lancar.
Ia juga menegaskan pentingnya pemeliharaan jaringan irigasi secara berkelanjutan agar persoalan pendangkalan serupa tidak terus berulang dan tidak menghambat aktivitas pertanian masyarakat.
Melalui fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat, DPRD Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk terus mendorong percepatan penanganan infrastruktur yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk jaringan irigasi sebagai penunjang produktivitas pertanian daerah.
