WINNET.ID JAKARTA – Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo melakukan rapat kerja/Konsultasi Bersama Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Kamis (22/08/2024).
Kunjungan Komisi ini dipimpin langsung Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Erwinsyah Ismail yang ikut di dampingi anggota komisi III DPRD lainnya yang diterima oleh Kusumawardhani selaku PKP Dirjen Direktorat Cipta Karya Kementerian PUPR. Adapun tujuan kunjungan ini yakni terkait penanganan kemiskinan ekstrem di Gorontalo.
pada pertemuan tersebut mengemuka terkait pekerjaan yang menggunakan anggaran APBN Kementerian PUPR RI yakni PKE Provinsi Gorontalo yang berlokasi di Bongo IV Kec. Paguyaman Kab.Boalemo Provinsi Gorontalo.
PKE adalah singkatan dari Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, yang merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Indonesia. PKE merupakan bagian dari Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE), yang menggunakan data P3KE (Pendataan Keluarga) untuk mencapai target pengentasan kemiskinan ekstrem. Data P3KE dibangun dari hasil Pendataan Keluarga tahun 2021 oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (PK BKKBN 2021). Pada tahun 2021, TNP2K memadumadankan data PK BKKBN 2021 dengan NIK dan kemudian diurutkan berdasarkan peringkat kesejahteraannya dengan metode Proxy-Means Testing (PMT).
Tugas Kementerian PUPR dalam penanganan Kemiskinan Ekstrem yakni berdasarkan inpres nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Untuk pekerjaan di Bongo IV Kabupaten Boalemo menggunakan anggaran APBN sebesar Rp. 3.018.757.000, yang meliputi Pekerjaan unit SPAM, Pekerjaan Sumur Bor, pekerjaan reservoir 9 M3, Pekerjaan Unit Distribusi SR (54SR), Pekerjaan unit SPALD-S Tipe 1 yang meliputi pekerjaan jamban individual sebanyak 61 unit, Septictank 61 unit,bak resapan 61 unit, bak control 61 unit, pekerjaan Pipa dan aksesoris, pekerjaan instalasi listrik.
Selanjutnya untuk pekerjaan jalan lingkungan, yakni pekerjaan Rabat beton 724,5 mete,r pekerjaan talud penahan tanah 53,6 meter pekerjaan saluran 362,27 meter serta pekerjaan SMKK.
Usai kegiatan Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo Erwinsyah Ismail menjelaskan, bahwa berbicara kemiskinan ekstrem di Gorontalo, alhamdulilah tahun ini kita mendapatkan satu titik di Bongo IV Kabupaten Boalemo dan nantinya di tahun 2025 kita mengusulkan lebih banyak daerah – daerah ataupun titik yang bisa dikelola melalui anggaran APBN.
“ Kita tahu Bersama kemiskinan menjadi mimpi buruk bagi para wakil rakyat parlemen Provinsi Gorontalo, Dimana kita terus mengupayakan untuk menurunkan angka kemiskinan Gorontalo. Salah satu indikantor penilaian daerah masuk dalam kemiskinan ekstrem tersebut yakni adanya hunian yang tidak layak di tempati,” jelas Erwin Politisi Partai Demokrat.
“pada intinya tahun 2025 kita mendapat porsi anggaran yang lumayan, dan semoga bisa bermanfaat buat Masyarakat Gorontalo,” tuturnya.
program untuk wilayah yang ditetapkan masuk kategori wilayah ekstrem akan disesuaikan dengan kebutuhan. Program penanggulangan kemiskinan ekstrem, antara lain ada program infrastruktur berbasis masyarakat dan penyediaan perumahan. Program infrastruktur berbasis masyarakat yang meliputi penyediaan air minum dan sanitasi, pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah, dan kota tanpa kumuh. Sedangkan penyediaan perumahan dilaksanakan sesuai dengan syarat atau kriteria yang sudah ditentukan .
