WINNET.ID GORONTALO – Maraknya praktik ilegal dikawasan pelabuhan telah sangat meresahkan yang berpotensi menghambat investasi dan lalu lintas perdagangan, baik dalam negeri maupun luar negeri.
Kebijakan pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk kegiatan ilegal di kawasan pelabuhan,dimana Jaksa agung RI telah mengeluarkan surat edaran nomor 17 tahun 2021 tentang pemberantasan mafia pelabuhan dan bandar udara.
Bahwa sebagai tindak lanjutnya, Kejaksaan Tinggi Gorontalo membentuk satuan tugas (Satgas) pemberantasan mafia pelabuhan, yang di koordinir bidang tindak pidana khusus Kejati Gorontalo yang beranggotakan dari beberapa unsur secara lintas sektoral yakni, Lanal Gorontalo, Bea Cukai, Syahbandar dan otoritas pelabuhan kelas III Gorontalo, PT pelabuhan Indonesia Regional IV Gorontalo. Selanjutnya bidang Intelijen serta bidang tindak pidana umum.
” Satgas pemberantasan mafia pelabuhan terdiri tiga divisi, yakni divisi pengaduan, divisi penindakan, serta divisi ketertiban umum dan keamanan yang mekanisme kerjanya secara kolaboratif dan kolektif dalam satu integrated system,” jelas Kejati Gorontalo Purwanto Joko Irianto.
Ditambahkan dalam sambutannya, salah satu misi kejaksaan RI dalam rencana strategis tahun 2020 – 2024 sebagai tindaklanjut pelaksanaan misi Presiden dan Wakil Presiden adalah meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan RI berbasis teknologi informasi guna meningkatkan kinerja penegakan hukum dan pelayanan publik secara berkelanjutan.
” merujuk dari peraturan tersebut, Kejaksaan Tinggi Gorontalo membuat aplikasi SIBENMAPEL (Sistem Informasi Berantas Mafia Pelabuhan) yang kita louching pada hari ini. Ini sangat mempermudaj penyampaian pengaduan dan mengoptimalkan pengawasan dugaan adanya mafia pelabuhan khususnya di Provinsi Gorongalo, ” tambahnya.
Ia berharap, dengan sinergitas anggota satuan tugas pemberantasan mafia pelabuhan serta dukungan para stakeholder pengguna jasa kepelabuhan, perekonomian daerah Provinsi Gorontalo semakin maju dan berkembang.
” tidak ada lagi kegiatan – kegiatan yang dapat merugikan keuangan Negara maupun perekonomiannya,” tutup kejati Gorontalo.
