Winnet, Gorontalo – Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (DPW ALFI/ILFA) Gorontalo berencana menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu, 16 Oktober 2024. Aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap beberapa permasalahan yang dinilai merugikan para pelaku usaha logistik di Gorontalo.
Aksi ini dipicu oleh adanya Surat Edaran dari Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo No. 551 / Dishub – Bid . LLJ / 1160 / IX / 2024 tentang Perpanjangan Waktu Pengalihan Lintasan Jalur Angkutan Barang Khusus (Kontainer). Surat edaran tersebut mengakibatkan peningkatan biaya logistik, khususnya dalam Jasa Pengurusan Transportasi (JPT), karena adanya penambahan jarak tempuh dan waktu distribusi barang dari pelabuhan ke gudang, atau sebaliknya. Para pelaku usaha logistik menilai kondisi ini menyebabkan ketidakefisienan operasional mereka.
Selain itu, masalah lain yang memicu aksi ini adalah kelangkaan BBM solar bersubsidi. Kelangkaan ini disinyalir terjadi akibat penyaluran yang tidak tepat sasaran, yang memperparah situasi operasional bagi kendaraan berat yang bergantung pada BBM solar.
Tak hanya itu, aksi unjuk rasa ini juga menyuarakan penertiban izin operasional perusahaan JPT yang beroperasi di wilayah Pelabuhan Anggrek. Penertiban ini dinilai penting untuk memastikan perusahaan yang beroperasi telah sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Aksi tersebut akan dilaksanakan di dua titik, yaitu Kantor DPRD dan Kantor Gubernur Provinsi Gorontalo, dimulai pada pukul 10.00 WITA hingga selesai. Khamal Himran dan Moh Jefry Isa akan bertindak sebagai orator dalam aksi ini. Diperkirakan sebanyak 500 orang akan turut serta dalam unjuk rasa ini, dengan membawa kendaraan seperti mobil, trailer, tronton, dan dilengkapi dengan sound system.
DPW ALFI/ILFA Gorontalo berharap, dengan aksi ini, pemerintah dapat memberikan solusi konkret atas berbagai permasalahan yang sedang dihadapi para pelaku usaha logistik di Gorontalo.
