WINNET – Anggota Pakar DPRD Provinsi Gorontalo, Mansir Mundeng, mengingatkan pentingnya akurasi, verifikasi, dan keberimbangan dalam pemberitaan yang berkaitan dengan lembaga publik. Hal tersebut disampaikannya pada Rabu (23/9/2026).
Mansir mengatakan, perkembangan informasi mengenai DPRD, termasuk pemberitaan yang disampaikan melalui media massa, merupakan bagian yang terus menjadi perhatiannya. Menurutnya, media memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial.
Karena itu, ia berharap proses jurnalistik tetap mengedepankan prinsip verifikasi, konfirmasi, akurasi, dan keberimbangan sebelum suatu informasi dipublikasikan.
“Kami senantiasa memantau berita. Namun ada beberapa yang terkesan hanya berdasarkan satu pihak dan belum mendapatkan konfirmasi yang cukup, sehingga informasi yang disampaikan menjadi kurang berimbang. Bahkan,” ujar Mansir.
Menurutnya, perhatian terhadap keberimbangan pemberitaan tidak semata-mata berkaitan dengan mekanisme hak jawab setelah berita diterbitkan. Lebih dari itu, proses memperoleh, memeriksa, dan mengonfirmasi informasi sebelum publikasi juga menjadi hal yang penting.
Ia juga mengapresiasi media yang tetap mampu menyampaikan kritik secara tajam, namun tetap menjaga akurasi dan keberimbangan informasi.
“Banyak media yang kritis dan tajam, tetapi tetap terpercaya. Yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana kritik tersebut tetap disertai data yang akurat dan memberikan ruang yang proporsional kepada pihak-pihak terkait,” ucapnya
Pandangan tersebut, kata Mansir, tidak terlepas dari pengalamannya selama berinteraksi dengan pemerintahan maupun insan pers.
Ia mengaku telah cukup lama berhubungan dengan dunia media, baik media cetak, elektronik maupun media daring.
Mansir juga pernah dipercaya sebagai Juru Bicara Khusus Gubernur Gorontalo dan pernah menjalankan tugas di lingkungan pemerintahan kabupaten serta Universitas Gorontalo.
Selain itu, ia pernah dipercaya sebagai Ketua ASKAD SulutGo atau Asosiasi Staf Khusus Kepala Daerah se-Sulawesi Utara dan Gorontalo.
Pengalaman tersebut, menurutnya, memberikan pemahaman bahwa hubungan antara media, pemerintah, dan lembaga publik perlu dibangun atas dasar profesionalisme, keterbukaan, serta saling menghormati.
Menurut Mansir, media tidak perlu menghindari kritik terhadap pemerintah maupun lembaga legislatif. Sebaliknya, kritik yang didukung fakta dan data dapat menjadi bagian dari proses evaluasi serta perbaikan penyelenggaraan pemerintahan.
Namun demikian, ia berharap setiap kritik tetap didasarkan pada informasi yang telah diverifikasi dan memberikan kesempatan kepada pihak yang diberitakan untuk menyampaikan klarifikasi atau penjelasan.
“Media memiliki peran yang sangat penting dalam demokrasi. Karena itu, independensi, ketajaman kritik, akurasi data dan keberimbangan perlu berjalan bersama,” ujarnya.
Mansir berharap hubungan antara media dan lembaga publik di Gorontalo ke depan dapat semakin sehat dan konstruktif. Media tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara kritis, sementara lembaga publik juga terbuka terhadap kritik, masukan, dan koreksi.
Dengan demikian, pemberitaan tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga dapat berkontribusi terhadap edukasi masyarakat serta mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Kalau datanya benar, kritiknya jelas dan semua pihak diberi ruang untuk menjelaskan, maka masyarakat sendiri yang akan mendapatkan manfaatnya,” pungkas Mansir.
