WINNET – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Dedy Hamsah, S.Pd., melaksanakan kunjungan lapangan dalam rangka Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2026–2027 ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Rabu (4/11/2026).
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat, khususnya dalam melihat secara langsung pelaksanaan program pelayanan pemenuhan gizi serta berbagai kendala operasional yang ditemukan di lapangan.
Dalam peninjauan tersebut, Dedy Hamsah menyoroti belum terpenuhinya fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang higienis dan sesuai dengan standar Badan Gizi Nasional (BGN).
Kedatangan Dedy Hamsah diterima langsung oleh Kepala SPPG, Rizky Saputra. Dalam kesempatan itu, ia meminta agar Kepala SPPG bersama pihak yayasan selaku pengelola segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Pohuwato untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut.
Menurut Dedy, keberadaan fasilitas IPAL yang memenuhi standar merupakan aspek penting dalam mendukung operasional SPPG. Pengelolaan limbah yang tidak memenuhi ketentuan berpotensi menimbulkan persoalan kesehatan dan pencemaran lingkungan di sekitar lokasi pelayanan.
Ia menegaskan bahwa persoalan ini harus segera ditindaklanjuti. Apabila tidak ada langkah perbaikan dan pemenuhan standar lingkungan, dirinya akan merekomendasikan suspend atau penghentian sementara operasional SPPG melalui mekanisme dan kewenangan instansi terkait, sebagaimana perhatian terhadap sejumlah SPPG lain yang juga ditemukan memiliki permasalahan pada aspek lingkungan.
Dedy berharap pihak pengelola tidak hanya berfokus pada pelaksanaan pelayanan pemenuhan gizi, tetapi juga memastikan seluruh fasilitas pendukung, terutama sanitasi dan pengolahan limbah, memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Melalui kegiatan reses ini, Dedy Hamsah menegaskan pentingnya pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program pemerintah agar berjalan sesuai ketentuan, mengutamakan aspek kesehatan, serta tidak mengabaikan kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat.
