WINNET.ID, Provinsi Gorontalo – Kekecewaan Terhadap pemerintah saat ini membuat sejumlah masyarakat memilih untuk tidak terlibat lagi dalam proses Pemilihan Umum (Pemilu), karena merasa tidak mendapatkan dampak positif dari hasil demokrasi yang dihasilkan.
Keluhan ini seringkali muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerataan pelaksanaan program dan penyaluran bantuan pemerintah, mendorong sebagian masyarakat memilih untuk tidak lagi terlibat dalam kontestasi politik tahun 2024 mendatang.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi 1 bidang hukum dan pemerintahan DPRD Provinsi Gorontalo, AW. Thalib, menyoroti pentingnya sosialisasi kepada masyarakat. Ia mengingatkan bahwa alasan ini seharusnya tidak menjadi penghalang, karena tidak terlibat dalam proses demokrasi dapat menyebabkan masyarakat kehilangan hak politik.
“Hal ini tidak hanya memengaruhi individu secara langsung, tetapi juga sikap apatis ini dapat merusak dan mencederai demokrasi Indonesia secara keseluruhan.” Ucap AW. Thalib. (15/11/23)
Baca juga: Pasar Murah Boalemo-Pohuwato: Hasil Aksi Kolaboratif Hebat Ismail Alulu dan Nikma Tahir!
Menurut AW. Thalib, untuk mengatasi ketidakpartisan ini, perlu adanya pendekatan menyeluruh yang melibatkan semua elemen pemerintah. Baginya, edukasi politik bukanlah tanggung jawab tunggal Komisi Pemilihan Umum (KPU), tetapi juga tugas pemerintah diberbagai tingkatan, terlebih Kesbangpol.
“Olehnya, pemerintah perlu melakukan sosialisasi atau edukasi politik tentang pentingnya hak suara dalam pemilu, ataupun pentingnya Pemilu sebagai sebuah sistem demokrasi di negara kita. Sehingga partisipasi politik masyarakat akan terus naik.” Harap Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Apalagi, di tahun 2019 lalu, keikut-sertaan masyarakat Provinsi Gorontalo hanya mencapai angka 86%. Sementara sisanya, sekitar 14%, memilih tidak ikut serta atau golput.
“Angka potensial ini mencapai ratusan ribu jiwa pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya.” Ungkap AW. Thalib.
“Ini jangan terulang lagi! Untuk tahun ini, upayakan harus kita tingkatkan jumlah pemilihnya, bukan justru sebaliknya, pemilih golput-nya yang ditambah. Kalau perlu tahun ini harus diatas 90%.” tambahnya.
Selain pendidikan politik, akar masalah dari munculnya ancaman golput ini juga perlu dievaluasi pemerintah daerah. Sikap apatis masyarakat ini adalah bentuk kekecewaan terhadap pelaksanaan program kerja dan distribusi bantuan yang tidak merata.
“Memilih atau tidak memilih tidak berefek buat kita. Toh, siapapun yang terpilih, kita tetap berjuang sendiri, cari uang sendiri, cari makan sendiri, bahkan ketika menghadapi masalah apa mereka hadir untuk kita? Kan tidak!” ungkapan skeptis masyarakat terhadap pemerintah.
Skeptis ini semakin memperbesar ketidakpuasan pemilih. Keyakinan bahwa pemilu tidak memberikan dampak terhadap kehidupan individu, semakin memperburuk masalah golput di Gorontalo.
Baca juga: Pangdam XIII/Merdeka Tiba di Gorontalo: DPRD Siap Berkolaborasi
Pemerintah harus segera mengidentifikasi akar permasalahan yang mendasari golput ini. Bukan hanya Pendidikan politik, langkah-langkah konkrit juga diperlukan untuk mengatasi ketidakpuasan publik dan membangun kembali kepercayaan pada sistem demokrasi.
Upaya ini dapat dilakukan dengan meningkatkan transparansi pemerintah, memastikan kesetaraan dalam pelaksanaan dan pendistribusian program dan bantuan.
Selain itu, strategi komunikasi yang efektif dan keterlibatan komunitas, dapat membantu merangkul pemilih yang merasa kecewa. Pemerintah perlu mendekati mereka dengan kebijakan yang relevan dan memberikan solusi konkret atas apa yang menjadi keluhan warga dalam bermasyarakat.
Tindakan nyata pemerintah dalam memenuhi janji-janji akan membangun kembali kepercayaan masyarakat. Jika ini benar-benar dijalankan dengan baik, bukan tidak mungkin keberlanjutan demokrasi Indonesia dapat berjalan dengan lebih sehat. (003)
