WINNET.ID – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Gorontalo Tahun 2025 menggelar rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo dalam rangka membahas secara mendalam dokumen LKPJ Tahun Anggaran 2025. Rapat tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Dulohupa, DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa (31/03/2026).
Dalam rapat kerja tersebut, sejumlah anggota Pansus menyampaikan pandangan kritis, masukan, serta pertanyaan strategis terhadap berbagai sektor pembangunan daerah.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menyoroti sejumlah isu penting, di antaranya sektor kesehatan, khususnya penanganan stunting. Ia menegaskan bahwa persoalan stunting merupakan isu krusial yang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Wakil Ketua Deprov mempertanyakan tren angka stunting di Gorontalo, kemungkinan pencapaian nol stunting pada tahun 2026, serta kendala utama dalam upaya penurunannya.
Selain itu, Ridwan juga menyinggung sektor pendidikan, khususnya keterkaitan (link and match) antara lulusan SMA/SMK dengan dunia kerja. Ia mempertanyakan sejauh mana lulusan dapat terserap serta ketersediaan data terkait tingkat serapan tenaga kerja. Tidak hanya itu, ia juga menyoroti dampak digitalisasi terhadap mutu pendidikan, termasuk tantangan penggunaan gadget oleh siswa yang belum optimal untuk kegiatan belajar.
Di sektor pertanian, Ridwan menekankan pentingnya evaluasi terhadap efektivitas bantuan dan subsidi pemerintah, apakah benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani atau justru dinikmati oleh pihak lain.
Sementara itu, Mey Camaru menekankan pentingnya evaluasi hasil LKPPD sebagai dasar perencanaan anggaran tahun 2027, khususnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ia mendorong peningkatan alokasi anggaran agar program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat dapat berjalan optimal. Mey juga menegaskan pentingnya percepatan penerbitan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) serta peran strategis Bappeda dalam memastikan sinkronisasi program lintas OPD.
Selanjutnya, Fadli Hasan menyoroti sektor pertanian dan kesehatan. Ia mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat terkait off taker gabah oleh Bulog yang berdampak pada peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP), namun menilai hal tersebut belum berlaku pada komoditas jagung yang masih dikendalikan oleh pihak perantara.
Di sektor kesehatan, Fadli mengangkat persoalan keterbatasan dan distribusi tenaga dokter spesialis. Ia menilai perlunya kebijakan strategis untuk mempertahankan tenaga medis, termasuk kemungkinan penguatan skema beasiswa daerah dengan ikatan dinas.
Syarifudin Bano turut menyoroti daya saing produk pertanian lokal yang dinilai masih kalah dibandingkan produk dari luar daerah. Ia mendorong peningkatan kualitas produksi, pemanfaatan teknologi pertanian modern, serta perlindungan terhadap petani dan peternak lokal, khususnya dalam menghadapi persaingan pasar.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penguatan peran pendidikan dalam mendukung kebutuhan industri daerah melalui program link and match yang lebih konkret.
Sementara itu, Limonu Hippy menyoroti pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menilai evaluasi kinerja OPD tidak hanya berfokus pada realisasi anggaran, tetapi juga pada kemampuan meningkatkan pendapatan daerah.
Ia mencontohkan pengelolaan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang dinilai belum optimal dan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara potensi pendapatan dan realisasi yang masuk ke kas daerah. Limonu juga mendorong adanya regulasi yang mengatur standar tarif serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan aset daerah.
Rapat kerja Pansus LKPJ ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang komprehensif sebagai bahan evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo, sekaligus menjadi dasar perbaikan kebijakan dan perencanaan pembangunan ke depan, khususnya dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya.
