WINNET.ID – Persoalan minimnya anggaran untuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Gorontalo menjadi salah satu perhatian serius dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja, dalam rangka pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Rapat yang berlangsung di Ruang Dulohupa DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa (28/7/2026), membahas berbagai kebutuhan anggaran OPD. Namun, kondisi Satpol PP menjadi salah satu isu yang paling menyita perhatian anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Yeyen Saptiani Sidiki, menilai Satpol PP memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Karena itu, menurutnya, sudah sepatutnya instansi tersebut mendapatkan perhatian lebih dalam pengalokasian anggaran.
“Satpol PP Provinsi Gorontalo merupakan garda terdepan yang selalu berada di lapangan. Namun sangat disayangkan, masih banyak tenaga outsourcing yang menerima gaji sangat minim. Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius dan harus segera diperbaiki,” ujar Yeyen dalam rapat tersebut.
Politisi Partai Golkar ini mendorong Pemerintah Provinsi Gorontalo agar menambah alokasi anggaran bagi Satpol PP dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga outsourcing yang selama ini menjadi ujung tombak pelaksanaan tugas di lapangan.
Menurutnya, peningkatan kesejahteraan personel akan berdampak langsung pada optimalisasi pelayanan kepada masyarakat serta efektivitas penegakan peraturan daerah.
Yeyen menegaskan, pengabdian personel Satpol PP yang setiap hari menghadapi berbagai tantangan di lapangan harus mendapat penghargaan yang layak melalui dukungan anggaran yang memadai.
Pembahasan KUA-PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 sendiri menjadi momentum bagi DPRD bersama pemerintah daerah untuk memastikan program-program prioritas, termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan aparatur pendukung pemerintahan, dapat diakomodasi dalam perubahan anggaran tahun berjalan.
