WINNET.ID – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Bidang Hukum dan Pemerintahan, Yeyen Saptiani Sidiki, menegaskan bahwa pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026 harus berorientasi pada kepentingan masyarakat serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Gorontalo.
Menurut Yeyen, APBD Perubahan tidak hanya difokuskan pada tingginya tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga harus memastikan setiap program dan kegiatan yang diusulkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menilai, setiap rupiah yang dialokasikan melalui APBD harus memberikan manfaat yang nyata, tepat sasaran, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
“APBD Perubahan bukan hanya tentang bagaimana anggaran dapat terserap dengan baik, tetapi yang lebih penting adalah memastikan setiap program yang diusulkan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat dan memperkuat kualitas pelayanan publik di Provinsi Gorontalo,” ujar Yeyen.
Politisi tersebut juga menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan DPRD dalam menyusun program prioritas yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Menurutnya, setiap kebijakan anggaran harus disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan optimal.
Ia berharap, pembahasan KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026 menghasilkan kesepakatan yang mampu menghadirkan kebijakan fiskal yang responsif terhadap berbagai tantangan pembangunan daerah, sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Gorontalo.
Pembahasan KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026 menjadi salah satu agenda strategis DPRD Provinsi Gorontalo bersama Pemerintah Provinsi dalam menyusun arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat serta kondisi keuangan daerah.
