WINNET – Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menegaskan pentingnya kejelasan penerapan angka 7 persen dalam pengelolaan pertambangan rakyat agar manfaat sumber daya alam dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat dan daerah di Provinsi Gorontalo.
Menurut Gusnar, angka 7 persen tersebut dipahami sebagai bagian dari skema yang berlaku untuk seluruh wilayah Provinsi Gorontalo, sehingga hasil pengelolaan sumber daya alam yang berada di dalam perut bumi Gorontalo dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Seluruh Provinsi Gorontalo ada di 7 persen itu. Kira-kira begitu pemahaman saya. Sehingga semua menikmati isi daripada perut bumi Provinsi Gorontalo,” ujar Gusnar.
Selain persoalan 7 persen, Gubernur juga menyampaikan perkembangan terkait rencana penetapan sekitar 17 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) baru di Gorontalo.
Gusnar mengatakan, pemerintah provinsi telah mengagendakan langkah koordinasi dengan pemerintah pusat. Bahkan, dirinya telah membaca disposisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mengarahkan agar Gubernur Gorontalo berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba).
“Saya sudah memberitahu semua bupati wali kota, terutama bupati yang punya tambang. Sama-sama kita berangkat,” katanya.
Gusnar menegaskan, pemerintah daerah terus berupaya mengejar agenda pertemuan dengan Dirjen Minerba karena penetapan WPR baru tersebut dinilai sangat penting bagi masyarakat Gorontalo.
Ia bahkan menyampaikan bahwa kondisi perjalanan pejabat pusat yang masih berada di luar negeri tidak menyurutkan upaya pemerintah daerah untuk melakukan koordinasi.
“Informasi paling terakhir, dirjennya sekarang masih ada di Cina, karena pesawat tidak bisa masuk Soekarno-Hatta. Kami pun sekarang bersiap-siap, bagaimana caranya? Sudah mengambil jalan pintas lewat Makassar, turun di Jogja, naik kereta, untuk mengejar pertemuan dengan Pak Dirjen ini,” ungkapnya.
Menurut Gusnar, kepastian mengenai 17 blok WPR tersebut perlu terus dikawal, termasuk memastikan kapan proses penetapannya dapat dikeluarkan.
“Ini penting sekali menyangkut 17 tadi itu. Kapan itu dikeluarkan? Jadi sebagai informasi awal, supaya ini kita ikuti terus,” ujarnya.
Gubernur Gorontalo juga mengungkapkan rencana koordinasi dengan Menteri Kehutanan terkait WPR yang berada di Kabupaten Pohuwato.
Dari sekitar 550 hektare kawasan WPR tersebut, Gusnar menyebut sebagian berada pada kawasan yang berkaitan dengan zona hutan sehingga diperlukan proses penyelesaian status kawasan terlebih dahulu sebelum Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dapat diterbitkan.
“Yang kurang lebih 550 hektare tadi itu. Dari 550 hektare, 300 sekian hektare berada di zona buffer zone hutan,” jelasnya.
Ia menambahkan, apabila kawasan tersebut hendak diterbitkan IPR, maka status kawasan yang berada di areal hutan harus terlebih dahulu diselesaikan melalui kewenangan pemerintah pusat.
“Kalau itu dikeluarkan IPR, itu harus keluar dulu dari areal hutan. Itu kewenangannya, izinnya harus langsung Bapak Menteri Perhutanan,” kata Gusnar.
Sementara itu, masih terdapat sekitar 150 hektare yang menurut Gusnar juga membutuhkan penyelesaian dari aspek tata ruang atau status kawasan sebelum dapat ditindaklanjuti untuk penerbitan IPR.
Gusnar menegaskan, pemerintah provinsi memilih untuk bekerja dan melakukan koordinasi secara langsung dengan pemerintah pusat agar persoalan WPR dan IPR di Gorontalo dapat segera memperoleh kepastian.
“Saya memang tidak terlalu menggempar-gemborkan ini, karena kita kerja saja. Siapa saja, yang penting kita bekerja,” tandasnya.
