WINNET.ID – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Iqbal Al Idrus, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap langkah progresif Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, yang mengalokasikan 70 persen Dana Kelurahan khusus untuk penanganan drainase.
Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah strategis dan visioner dalam menjawab persoalan lingkungan yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat, khususnya terkait genangan air dan banjir saat musim hujan.
Iqbal menegaskan, penanganan lingkungan hidup masih menjadi fokus utama Pemerintah Kota Gorontalo. Setelah sebelumnya menunjukkan keseriusan dalam mengelola persoalan sampah di seluruh wilayah kota, pemerintah kembali mengambil langkah konkret dengan memprioritaskan pembenahan sistem drainase.
“Ini adalah langkah yang tepat dan patut diapresiasi. Persoalan drainase bukan hanya menyangkut infrastruktur, tetapi juga menyentuh aspek kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Ketika sistem drainase tertata dengan baik, risiko genangan dan banjir dapat diminimalkan,” ujar Iqbal saat ditemui awak media di Gorontalo.
Sebagai Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Iqbal menilai kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kota terhadap kebutuhan riil masyarakat. Menurutnya, alokasi anggaran yang besar memberi ruang bagi setiap kelurahan untuk bekerja lebih maksimal dan tepat sasaran.
“Selama ini persoalan drainase sering menjadi pemicu utama banjir dan genangan air, terutama saat curah hujan tinggi. Dengan alokasi 70 persen Dana Kelurahan, pemerintah kelurahan kini memiliki kekuatan anggaran yang cukup untuk melakukan perbaikan menyeluruh, bukan lagi bersifat tambal sulam,” jelasnya.
Iqbal juga menekankan pentingnya pengawasan dan perencanaan yang matang agar penggunaan anggaran benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat. Ia mendorong setiap kelurahan melakukan pemetaan titik-titik rawan genangan sehingga penanganan drainase dapat dilakukan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan.
Lebih jauh, ia menyatakan dukungan penuh DPRD Provinsi Gorontalo terhadap setiap kebijakan yang berorientasi pada penataan kota dan perlindungan lingkungan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif menjadi kunci utama dalam mewujudkan Kota Gorontalo yang bersih, tertata, dan layak huni.
“DPRD tentu akan terus mendukung kebijakan yang pro-rakyat dan berorientasi pada pembangunan lingkungan. Harapan kami, kebijakan ini menjadi solusi jangka panjang dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kota Gorontalo,” tegas Iqbal.
