WINNET.ID Gorontalo – Desakan dari anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo kepada pemerintah daerah untuk menghentikan pemotongan gaji ASN demi sumbangan pembangunan Islamic Center Provinsi Gorontalo, menjadi sorotan dalam rapat evaluasi bersama Badan Kepegawaian Daerah pada Jumat lalu (19/04/24).
Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, AW. Thalib, mengungkapkan, desakan tersebut timbul akibat ketidakjelasan dalam pengelolaan dana tersebut.
“Kami menyoroti pemotongan gaji ASN untuk sumbangan pembangunan Islamic Center yang telah berlangsung sejak masa jabatan Gubernur Ruslie Habibie hingga saat digantikan oleh PJ. Gubernur Hamka Hendra Noer dan oleh PJ. Ismail Pakaya, pembangunan Islamic Center belum menunjukkan kejelasan,” ujar AW. Thalib.
Baca juga:Rapat Evaluasi di Badan Kepegawaian, Komisi 1 Soroti Pengisian Jabatan: Jangan Main di Belakang!
Menurut AW. Thalib, potongan gaji untuk sumbangan pembangunan Islamic Center menjadi perhatian karena tidak ada kepastian terkait pengelolaan dana tersebut.
“Sebaiknya untuk sementara waktu, pemotongan tersebut ditunda. Kami tidak melihat kejelasan dalam pengelolaan dana ini, siapa yang mengelolanya dan bagaimana penggunaannya,” tambahnya.
Di sisi lain, Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo mengapresiasi dukungan ASN terhadap Korpri. Diketahui bahwa jumlah dana yang terkumpul dari iuran Korpri telah mencapai angka fantastis, yaitu 12 miliar rupiah.
Baca juga: Komisi 1 Kunjungi Kantor Badan Kepegawaian Daerah: Evaluasi Kedisiplinan Pegawai Pasca Lebaran
Dana fantastis tersebut diharapkan Komisi 1, dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan anggota Korpri.
“Kami berharap dana tersebut dapat digunakan secara efektif untuk kesejahteraan anggota Korpri, termasuk untuk memberikan bantuan kepada anggota yang membutuhkan,” kata AW. Thalib.
“Bahkan, telah ada usulan untuk membangun sekretariat dan gedung serbaguna Korpri menggunakan dana sebesar 12 miliar rupiah yang telah terkumpul,” tutupnya.
