WINNET.ID Gorontalo – Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan ke kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo dalam rangka melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kedisiplinan aparatur pasca perayaan Idul Fitri 1445 H.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas para pegawai di lingkungan pemerintah provinsi Gorontalo sudah kembali berjalan normal setelah libur lebaran.
Kepada wartawan, Ketua Komisi 1 DPRD, AW. Thalib menyampaikan rasa syukur atas hasil kunjungan tersebut karena aktifitas pegawai telah kembali normal.
Namun demikian, ia belum dapat memastikan secara pasti apakah seluruh pegawai sudah kembali menjalankan tugasnya sepenuhnya. Hal ini masih menjadi perhatian evaluasi pihak Badan Kepegawaian Daerah, hingga saat ini.
Baca juga: Komisi 1 Desak Pemda Provinsi Seriusi Masalah Sengketa Lahan Bandara
“Kami belum bisa mendapatkan laporan secara menyeluruh karena evaluasi belum dilakukan secara menyeluruh dan BKD sendiri, belum menerima laporan dari tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” ujar AW. Thalib usai pertemuan.
“Meskipun demikian, mereka sudah melaporkan aktivitas pegawai bulan sebelumnya,” tambahnya.
Menanggapi evaluasi bulan sebelumnya, AW. Thalib menyatakan bahwa kedisiplinan pegawai dilaporkan telah berjalan dengan baik. Namun, pada rapat yang digelar di aula kantor BKD Provinsi Gorontalo, terdapat beberapa kritik disampaikan oleh anggota komisi 1 terkait absensi kehadiran pegawai, yang dinilai perlu diperbaiki.
“Kadang-kadang absensi online tidak efektif karena hanya berbasis pada data finger. Tidak diketahui apakah pegawai benar-benar masuk atau hanya melakukan absen kemudian keluar lagi. Hal ini menjadi kelemahan dari sistem absensi online,” jelas politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.
Baca juga: Komisi 1 DPRD Pantau Kondisi Kamtibmas Pasca Pemilu 2024, Fikram: Tidak Ada Peristiwa Krusial!
“Sementara itu, absensi secara offline dinilai lebih efektif karena dapat secara fisik terkontrol,” tambahnya.
Komisi 1 juga berharap agar Badan Kepegawaian dapat melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) secara rutin di setiap OPD dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk memastikan bahwa aparatur sipil benar-benar menjalankan tugasnya di kantor.
“Ada pekerjaan yang mungkin bisa dilakukan dari rumah atau Work From Home (WFH), tetapi kebanyakan masih mengharuskan kehadiran fisik,” pungkasnya.
