WINNET.ID – Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan lapangan ke Kantor Desa Tinelo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Minggu (16/8/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung persoalan ketidakakuratan data desil penerima bantuan sosial yang dinilai masih kerap mengalami perubahan.
Dalam kunjungan itu, Komisi I menggali informasi dari pemerintah desa dan pendamping sosial mengenai kondisi data penerima manfaat di lapangan. Persoalan desil menjadi perhatian karena ditemukan adanya ketidaksesuaian antara tingkatan desil masyarakat dengan bantuan sosial yang diterima.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Yeyen Sidiki, mengatakan persoalan data desil perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan hak masyarakat untuk memperoleh bantuan sosial.
Menurutnya, ketidaksesuaian data berpotensi menimbulkan protes dan keresahan, khususnya ketika masyarakat tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai mekanisme penentuan desil maupun kriteria penerima bantuan.
“Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai penentuan desil. Jangan sampai ketidakakuratan data justru menimbulkan protes dan kesalahpahaman di tengah masyarakat,” ujar Yeyen.
Ia menegaskan, Komisi I akan terus melakukan peninjauan langsung ke sejumlah desa untuk memetakan berbagai persoalan yang terjadi. Langkah tersebut dinilai penting karena kondisi masyarakat dan persoalan data di setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda.
Komisi I juga mendorong pemerintah dan pihak terkait untuk meningkatkan sosialisasi mengenai data penerima bantuan sosial, mulai dari tingkat kecamatan hingga desa. Sosialisasi secara langsung atau door-to-door bersama petugas dinilai dapat membantu masyarakat memahami status data mereka serta mengetahui mekanisme pengusulan dan pemutakhiran data.
Dalam pertemuan tersebut turut hadir Koordinator PKH Kabupaten Bone Bolango, Moh. Cian Palada, bersama pendamping PKH, BPNT, serta aparat Desa Tinelo.
Dari pihak pendamping sosial dan pemerintah desa disampaikan bahwa persoalan ketidaksesuaian data desil terjadi secara menyeluruh. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan informasi yang simpang siur apabila tidak dibarengi dengan penjelasan yang terbuka dan mudah dipahami masyarakat.
Pemerintah desa juga kerap menjadi pihak yang mendapat sorotan masyarakat karena pengelolaan data sosial dilakukan melalui sistem yang digunakan di tingkat desa, termasuk data DTSEN/SIKS-NG.
Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, pendamping sosial, dan pemerintah desa untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat mengenai proses pemutakhiran data, penentuan desil, hingga mekanisme penetapan penerima bantuan.
Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo berharap pemerintah terkait dapat segera melakukan sosialisasi secara menyeluruh sekaligus memperkuat proses validasi data di lapangan. Dengan data yang lebih akurat, penyaluran bantuan sosial diharapkan dapat berlangsung secara transparan dan tepat sasaran.
Kunjungan lapangan tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo dalam mengawal kebijakan bantuan sosial agar benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan, dengan dukungan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.
