WINNET – Anggaran yang telah dicairkan harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Prinsip tersebut menjadi perhatian Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo saat turun langsung mengecek pemanfaatan bantuan Rp10 juta untuk Masjid Al Ma’aruf di Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Jumat (4/9/2026).
Bantuan yang bersumber dari pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Provinsi Gorontalo tersebut dialokasikan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk pembangunan dapur masjid.
Tak ingin bantuan berhenti pada proses penganggaran dan pencairan, Komisi IV DPRD memilih memastikan langsung penggunaannya di lapangan.
Kunjungan tersebut dipimpin Hamzah Muslimin bersama Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, dr. Darsianti Tuna. Rombongan turut didampingi Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo Rifli Katili dan diterima langsung Ketua Takmirul Masjid Al Ma’aruf, Draiful Kadir.
Di lokasi, rombongan meninjau kondisi serta pemanfaatan bantuan Rp10 juta yang diperuntukkan bagi pembangunan dapur masjid.
Fasilitas tersebut nantinya diharapkan dapat menunjang berbagai kegiatan keagamaan, pelayanan jamaah, maupun aktivitas sosial masyarakat di sekitar masjid.
Hamzah Muslimin mengatakan, kunjungan lapangan merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan aspirasi masyarakat yang telah diperjuangkan melalui penganggaran benar-benar terealisasi dan memberikan manfaat.
Menurutnya, bantuan melalui Pokir tidak boleh sekadar tercatat dalam dokumen APBD, tetapi harus memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
“Bantuan yang disalurkan melalui Pokir harus benar-benar memberikan manfaat. Karena itu, kami turun langsung untuk melihat kondisi dan kebutuhan masyarakat,” ujar Hamzah.
Ia menegaskan, tugas DPRD tidak berhenti ketika aspirasi masyarakat berhasil diperjuangkan masuk ke dalam anggaran. Pengawasan tetap diperlukan setelah anggaran tersebut direalisasikan.
“Jangan sampai anggaran hanya selesai di atas kertas. Ketika sudah disalurkan, kami harus memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Hal senada disampaikan dr. Darsianti Tuna. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pemanfaatan bantuan pemerintah.
Menurutnya, setiap rupiah uang daerah harus dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sesuai dengan peruntukannya.
“Yang kami dorong adalah pemanfaatan yang tepat sasaran dan transparan. Setiap bantuan pemerintah harus jelas penggunaannya dan benar-benar memberi dampak bagi masyarakat,” kata Darsianti.
Sementara itu, Ketua Takmirul Masjid Al Ma’aruf, Draiful Kadir, menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui aspirasi DPRD.
Ia mengatakan, pembangunan dapur merupakan salah satu kebutuhan penting bagi masjid karena akan mendukung berbagai kegiatan yang melibatkan jamaah dan masyarakat.
Mulai dari pelayanan jamaah, kegiatan keagamaan hingga aktivitas sosial dapat terbantu dengan tersedianya fasilitas tersebut.
Bagi Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, bantuan Rp10 juta memang belum mampu menuntaskan seluruh kebutuhan pembangunan Masjid Al Ma’aruf.
Namun, nilai bantuan tersebut tetap memiliki arti ketika diarahkan pada kebutuhan yang tepat dan memberikan manfaat langsung.
Pengawasan di lapangan, kata Komisi IV, menjadi bagian penting untuk memastikan uang rakyat yang telah dialokasikan melalui APBD benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk manfaat.
Kunjungan tersebut sekaligus menegaskan bahwa Pokir DPRD bukan sekadar daftar aspirasi atau angka dalam dokumen anggaran. Aspirasi masyarakat harus dikawal sejak diperjuangkan, dianggarkan, direalisasikan, hingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
