Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
DaerahDPRD Provinsi GorontaloNasionalProvinsi Gorontalo

Kunjungan Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo, Tinjau Lahan Pengembangan Hutan di Bualemo

131
×

Kunjungan Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo, Tinjau Lahan Pengembangan Hutan di Bualemo

Sebarkan artikel ini

WINNET.ID Pimpinan dan Anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo Tinjau Lokasi Kawasan Lahan Pengembangan Hutan, Bualemo.


Kabupaten Bualemo, Gorontalo – Pimpinan dan anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan ke Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) wilayah V, Kabupaten Bualemo, Jum’at (28/07/23).

Tujuan dari kunjungan tersebut adalah dalam rangka meninjau lokasi kawasan lahan pengembangan hutan, yang akan dikelola oleh kelompok-kelompok masyarakat penerima pemanfaat, yang telah dibentuk untuk mengelola lingkungan hutan.

“Saat ini, kami berkunjung ke beberapa kelompok binaan OPD ini, yang ada dibeberapa tempat. Salah satunya adalah yang ada di Desa Jatimulya, Wonosari.” ujar Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo, Warsito Sumawiyono.

Kunjungan Kerja ke KPH Bualemo
foto istimewa: Kokom Manoarfa/humas protokol

Baca juga: Kunjungan Komisi 2 DPRD Gorontalo: Tinjau Perkembangan UMKM di Kabupaten Gorontalo

Dalam keterangannya, Warsito menguraikan, bahwa sebelumnya, kelompok binaan ini telah diberdayakan dalam pengembangan pengelolaan jamur. Kedepannya, kelompok ini akan diikutsertakan dan akan diberikan bantuan dalam program penanaman pohon, seperti pohon kayu-kayuan dan pohon buah-buahan.

“Total kawasan yang dikelola di bawah pengawasan KPH disini, tercatat ada sekitar 200 hektar. Lahan-lahan itu akan terlibat dalam program ini,” jelas Warsito.

Baca juga: Kunjungan Kerja Komisi 2: Optimalisasi Pelayanan dan Pendapatan Samsat Gorontalo

“Nantinya, setelah hasil evaluasi, beberapa kelompok yang memenuhi syarat, akan mendapatkan alokasi biaya pemeliharaan hutan. Populasi pohon yang berhasil tumbuh di atas 75%, berhak mendapatkan alokasi biaya pemeliharaan tersebut.” sambung dia.

Namun, disayangkan Warsito, dalam anggaran tahun 2023-2024 ini, KPH Bualemo belum mendapatkan kepastian mengenai alokasi khusus terkait program pengelolaan kawasan lahan hutan.

“Untuk mendapatkan dana DAK dari pemerintah pusat, Kementerian Kehutanan mensyaratkan kesungguhan dari daerah provinsi, dengan mengalokasikan minimal 5% hingga 10% dari anggaran DAK untuk kegiatan non fisik seperti monitoring,” ungkap politisi Partai Golkar itu.

Dengan adanya kesungguhan Pemda dalam penganggaran program ini, kata Warsito, Pemerintah pusat akan termotivasi dan bersemangat untuk memberikan dukungan anggaran, untuk mendukung keberhasilan pengelolaan kawasan hutan di Provinsi Gorontalo. (004/ilam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *