WINNET.ID – 34 Tenaga Non-ASN sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo terpaksa bongkar data selama 5 tahun terakhir, hal ini dilakukan untuk melengkapi pemberkasan saat melakukan penginputan data administrasi di website BKN.
Ick.Mopangga selaku tenaga honorer yang masuk dalam Kategori II mengatakan, pendataan ini sangat perlu diseriusi, sebab ini menyangkut nasib kita.
“ saya bersama teman-teman siang dan malam bekerja bahkan hari libur pun kami bekerja untuk melengkapi data yang di minta oleh Badan Kepegawaian,” katanya.
Seperti kita ketahui bersama bahwa proses pendataan ini sementara berlangsung hingga batas akhir 30 september tahun 2022.
keberadaan pegawai non-ASN di tiap-tiap instansi pemerintahan memiliki peranan penting. Salah satunya yakni memperkuat kebijakan pelayanan publik agar lebih optimal.
Regulasi tersebut pun diperkuat dengan munculnya Surat Edaran Menteri PANRB pada 31 Mei 2022. Surat itu menyatakan jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di lingkungan pemerintah harus dihapuskan mulai 28 November 2023 mendatang. Sebagai gantinya tenaga honorer akan dialihdayakan.
