WINNET – Kritik Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, terhadap besarnya anggaran pakaian dinas Gubernur dan Wakil Gubernur mendapat respons dari Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo, Gubernur Gorontalo menyampaikan komitmen untuk memangkas secara signifikan anggaran pakaian dinas kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Anggaran yang sebelumnya dialokasikan sekitar Rp283 juta dalam APBD Tahun Anggaran 2026 tersebut direncanakan turun menjadi sekitar Rp100 juta dalam rancangan APBD 2027. Artinya, terjadi pengurangan sekitar Rp183 juta atau lebih dari 60 persen.
Kebijakan tersebut mendapat apresiasi dari Umar Karim. Ia menilai langkah Gubernur menunjukkan adanya kepekaan terhadap kondisi fiskal daerah sekaligus komitmen melakukan efisiensi terhadap belanja yang tidak menjadi kebutuhan utama masyarakat.
“Saya memberikan apresiasi kepada Gubernur yang sudah merespons dan menindaklanjuti kritik terkait anggaran pakaian dinas. Ini menunjukkan kepekaan kerakyatan dan semangat efisiensi anggaran,” ujar Umar Karim.
Umar mengingatkan bahwa sebelumnya ia telah mempersoalkan besarnya anggaran pakaian dinas kepala daerah dan wakil kepala daerah. Saat itu, ia meminta agar anggaran tersebut dipangkas dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Namun, menurut Umar, usulan tersebut tetap dipertahankan dalam pembahasan Badan Anggaran DPRD.
Karena itu, Umar menilai langkah Pemerintah Provinsi dalam rancangan APBD 2027 justru menunjukkan respons yang lebih cepat terhadap tuntutan efisiensi anggaran.
Menurutnya, persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai pakaian dinas, tetapi menyangkut bagaimana pemerintah dan DPRD menempatkan setiap belanja berdasarkan skala prioritas.
Umar berharap kebijakan efisiensi tersebut tidak berhenti pada anggaran pemerintah daerah. Ia meminta DPRD Provinsi Gorontalo juga mengevaluasi berbagai belanja yang dinilai tidak mendesak dan tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Saya berharap langkah Gubernur ini juga diikuti oleh DPRD. Anggaran DPRD yang tidak penting dan tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat juga harus dikurangi,” tegasnya.
Ia menilai kondisi fiskal daerah membutuhkan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif. Menurutnya, efisiensi akan lebih bermakna apabila seluruh pihak yang menggunakan APBD menerapkan prinsip penghematan secara konsisten.
“Kalau pemerintah sudah menunjukkan komitmen melakukan efisiensi, DPRD juga harus menunjukkan hal yang sama. Jangan sampai rakyat diminta memahami keterbatasan fiskal, sementara belanja yang tidak terlalu penting masih dipertahankan,” katanya.
Umar berharap pembahasan APBD 2027 menghasilkan struktur anggaran yang lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat. Ia mendorong agar belanja yang bersifat seremonial dan kurang mendesak dikaji kembali serta dialihkan untuk program yang memiliki manfaat lebih besar bagi publik.
Polemik anggaran pakaian dinas sebelumnya mencuat dalam pembahasan KUA-PPAS APBD 2027. Saat itu, muncul sorotan terhadap rencana anggaran sekitar Rp393 juta untuk pakaian dinas dan atribut kelengkapan Gubernur serta Wakil Gubernur.
Dengan adanya rencana pemangkasan yang disampaikan Gubernur dalam rapat paripurna, Umar berharap langkah tersebut menjadi awal evaluasi yang lebih luas terhadap berbagai pos belanja APBD, termasuk anggaran DPRD.
“Yang kita perjuangkan bukan sekadar soal pakaian dinas. Ini soal bagaimana APBD benar-benar digunakan secara bijak dan manfaatnya kembali kepada rakyat,” pungkas Umar.
