Tajuk: Masyarakat Bicara, Uji Elektabilitas Calon Wakil Presiden!
penulis: Bambang H. Bambuena
WINNET.ID, Tajuk – Pada Rabu, 14 Februari 2024, Indonesia akan menjadi saksi perhelatan demokrasi yang spektakuler, sebagai wujud dari tekad untuk mengamalkan konstitusi guna menjaga keutuhan nilai-nilai demokrasi negara ini. Dalam momentum ini, seluruh masyarakat Indonesia akan ambil bagian dalam menentukan wakilnya di DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD, serta jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
Dalam meresapi dinamika politik belakangan ini, atmosfer politik tanah air semakin memanas. Konstelasi politik yang naik turun tidak hanya menjadi pertaruhan para elit partai politik, melainkan juga menjadi sorotan bagi lapisan masyarakat terbawah. Tak hanya itu, para pengamat politik, jurnalis, dan akademisi pun turut serta bersuara.
“Semuanya ini bertujuan agar masyarakat Indonesia tidak tersesat dalam menentukan pilihan pemimpin masa depan.”
Semakin hari pemilihan semakin dekat, opini masyarakat tentang calon-calon pemimpin terutama Presiden dan Wapres semakin bervariasi. Keragaman pandangan ini sangat alami, mengingat bahwa pemimpin yang akan terpilih akan sangat menentukan arah negeri ini.
Menghadapi momen demokrasi ini, mari kita bersama-sama memastikan ketertiban, mendengarkan dengan bijak berbagai pandangan, dan menjunjung tinggi semangat kebersamaan. Melalui proses ini, kita dapat memastikan bahwa pemilihan pemimpin mencerminkan kehendak bersama masyarakat Indonesia yang beragam.
Terlebih, Generasi milenial, mayoritas pemilih pada pemilu kali ini, hidup di era digital sebagai individu yang melek teknologi. Kemudahan akses informasi telah membuat mereka lebih skeptis, radikal, dan kritis dalam menganalisis profil calon Presiden dan calon Wapres RI.
“Sebelum membuat keputusan, membaca rekam jejak dan melihat elektabilitas calon Presiden dan Wakil Presiden adalah langkah yang bijak.”
Pemimpin yang terpilih haruslah memiliki elektabilitas sebagai pemimpin negara, sebagaimana halnya dengan pemimpin-pemimpin terdahulu seperti Soekarno, Hatta, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Jusuf Kalla, dan beberapa pemimpin hebat lainnya di negeri ini.
Baca juga: Tajuk: Golput Adalah Pilihan yang Keliru | Jangan Golput!
Menurut penulis, dengan perkembangan pemikiran masyarakat dewasa ini, keinginan akan komposisi pasangan calon yang seimbang semakin meningkat. Idealnya, baik calon Presiden maupun calon Wakil Presiden harus memiliki elektabilitas yang kuat agar mampu berkolaborasi secara efektif dan saling melengkapi satu sama lain. Oleh karena itu, masyarakat meminta bukan hanya calon Presiden yang perlu diuji elektabilitasnya, melainkan juga perlu memberikan perhatian yang sama pada calon Wakil Presiden.
Karena, peran Wakil Presiden sangat penting dalam pelaksanaan tugas lapangan sesuai dengan arahan Presiden.”
Berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 121 Tahun 2000 mengenai Penugasan Presiden kepada Wakil Presiden, tugas tersebut melibatkan bantuan kepada Presiden dalam menjalankan fungsi pelaksanaan kebijakan pemerintahan, terutama dalam tugas teknis pemerintahan sehari-hari. Sebagai pembantu kepala pemerintahan, masyarakat menganggap peran Wakil Presiden lebih dari sekadar delegasi yang diwakilkan oleh para Menteri.
“Peran Wakil Presiden sebagai Pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi kedua, memiliki tanggung jawab lebih lebih besar melebihi Menteri, termasuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari yang didelegasikan kepadanya.”
Apalagi jika merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa jika Presiden mengalami kekosongan posisi karena berbagai alasan, seperti mangkat, berhenti, atau tidak dapat menjalankan kewajiban dalam masa jabatannya, Wakil Presiden akan menggantikannya hingga masa jabatan berakhir. Ini artinya, ketika terjadi kekosongan posisi Presiden akibat situasi yang tidak diinginkan, Wakil Presiden akan menjadi sosok yang mengambil alih dan bertanggung jawab dalam menentukan nasib negeri selanjutnya.
“Inilah mengapa Wakil Presiden dianggap perlu sebanding dengan Presiden, tidak hanya dari aspek pengalaman, kecerdasan, dan kredibilitas kepemimpinan, tetapi juga dalam hal elektabilitas.”
“Dan kualitas-kualitas ini dapat diukur dan dinilai masyarakat melalui debat gagasan dan wawasan oleh tiap-tiap calon Wakil Presiden. “
Namun sayangnya, belakangan, berkembang isu tentang upaya penghilangan debat Calon Wakil Presiden oleh KPU. tentu saja ini menyita perhatian publik. Meskipun KPU akhirnya mengumumkan bahwa debat tetap dilaksanakan dengan formulasi yang berbeda, dimana calon Wakil Presiden akan didampingi oleh calon Presiden, tetapi hal ini tidak melepaskan KPU dari skeptis masyarakat.
Beberapa kalangan melihat keputusan tersebut sebagai upaya untuk mengamankan posisi salah satu calon dari potensi dinamika yang mungkin terjadi dalam debat. Meskipun alasan menguji kekompakan pasangan calon menjadi tameng KPU, namun masyarakat tidak lagi mau untuk didangkalkan pemahamannya tentang dinamika politik Indonesia saat ini. Alasan tersebut sudah terlalu dangkal dan mudah dibaca.
“Masyarakat tidak lagi mudah dipermainkan. Oleh karena itu, masyarakat menginginkan debat Wakil Presiden tetap dilakukan secara terpisah.”
Kesadaran masyarakat terhadap masa depan negara tampaknya semakin meningkat, dan pemilihan pemimpin dianggap sebagai salah satu langkah krusial. Masyarakat menginginkan pemimpin yang tidak hanya baik, tetapi juga memiliki elektabilitas yang kuat.
Dalam menghadapi bonus demografi, di mana jumlah pemilih muda semakin besar, masyarakat ingin melihat kemampuan dan gagasan calon Presiden dan calon Wakil Presiden secara langsung melalui debat terpisah. Hal ini dianggap sebagai cara untuk menghindari polarisasi dan kecenderungan adu argumen yang bersifat toksik dari Tim Sukses.
Masyarakat berharap agar proses pemilihan pemimpin tidak hanya sebatas permainan politik, tetapi lebih merupakan refleksi dari keinginan dan harapan masyarakat untuk masa depan negara yang lebih baik. (003)
