Gorontalo, 21 April 2025 – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Ghalib Lahidjun, melontarkan kritik tajam terhadap pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan (alkes) di RS Hasri Ainun Habibie. Dalam rapat evaluasi sektor kesehatan yang digelar di Kantor DPRD Provinsi Gorontalo, Ghalib menilai adanya ketimpangan serius antara pemaparan program-program kesehatan dan realita pelayanan di lapangan.
“Sudah banyak sekali pemaparan program yang luar biasa, yang disampaikan secara meyakinkan. Tapi ketika kita lihat ke lapangan, faktanya jauh dari ekspektasi. Ini bukan soal anggaran, tapi soal komitmen dan manajemen. Nasib masyarakat yang jadi taruhan,” tegas Ghalib kepada media.
RS Ainun Habibie yang selama ini menjadi rumah sakit rujukan andalan Provinsi Gorontalo, dinilai belum mampu memberikan layanan kesehatan optimal. Warga sering mengeluhkan sulitnya mendapatkan obat-obatan esensial, bahkan pasien BPJS kerap diminta membeli obat di luar rumah sakit.
Menurut Ghalib, persoalan tersebut mencerminkan lemahnya manajemen internal dan pengawasan terhadap proyek pengadaan, terutama alat kesehatan yang hingga kini belum dapat digunakan secara maksimal meski telah direncanakan sejak tahun lalu.
“Bagaimana kita bisa berbicara tentang pelayanan prima kalau obat untuk pasien BPJS saja masih harus dibeli sendiri? Ini sangat ironis,” tambahnya.
Ia mendesak agar Komisi IV segera membentuk tim investigasi khusus guna memverifikasi laporan-laporan warga dan kondisi aktual di RS Ainun Habibie. Ia bahkan membuka kemungkinan mendorong audit menyeluruh atas pengelolaan dana kesehatan di rumah sakit tersebut.
Menanggapi kritik tersebut, Direktur RS Hasri Ainun Habibie, Dr. Fitriayanto Rajak, memberikan klarifikasi. Ia mengaku memahami masukan yang disampaikan Ghalib Lahidjun dan menyatakan kritik tersebut menjadi bahan evaluasi penting bagi pihaknya.
“Kami tengah berupaya maksimal mengoptimalkan ketersediaan obat-obatan. Memang ada tantangan dalam pengadaan melalui sistem e-katalog, namun kami terus melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk menyelesaikannya,” jelas Dr. Fitriayanto.
Terkait alkes, pihak rumah sakit menjelaskan bahwa proses pengadaan membutuhkan waktu dan tahapan verifikasi teknis, yang kini tengah dalam proses instalasi dan uji coba.
Langkah kritis Ghalib Lahidjun diapresiasi banyak pihak sebagai bentuk nyata dari fungsi pengawasan legislatif demi memastikan masyarakat Gorontalo memperoleh layanan kesehatan yang adil dan bermutu.
