Menanggapi berbagai isu yang muncul akibat aktivitas pertambangan di Kabupaten Pohuwato, Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo memilih untuk terjun langsung dan mencari solusi melalui kunjungan kerja. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan pengelolaan sektor pertambangan berjalan sesuai dengan regulasi serta memberikan manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Kunjungan tersebut dimulai dengan pertemuan antara rombongan DPRD dan Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, di rumah dinas bupati pada Rabu (30/4). Dalam kesempatan tersebut, Bupati Saipul A. Mbuinga memberikan apresiasi atas perhatian yang diberikan oleh DPRD Provinsi Gorontalo terhadap dinamika pertambangan di wilayahnya.
“Kami menyambut baik kedatangan Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo. Kami berharap dapat terjalin kerja sama yang erat dalam penanganan masalah pertambangan, agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara adil dan berkelanjutan,” ujar Bupati Saipul.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, menegaskan bahwa tujuan kunjungan ini adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan sektor pertambangan berjalan sesuai dengan regulasi yang ada dan dapat menyelesaikan masalah yang telah muncul, termasuk persoalan pertambangan rakyat yang belakangan kerap menjadi sorotan publik.
“Kami ingin melihat langsung kondisi di lapangan. Ini bukan sekadar kunjungan seremonial, melainkan upaya untuk mencari solusi yang optimal. Kami juga ingin menyelesaikan masalah penambang rakyat, konflik sosial, dan memastikan pembagian manfaat yang adil bagi semua pihak,” tegas Mikson.
Usai pertemuan, rombongan Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo melanjutkan kunjungan ke lokasi-lokasi pertambangan untuk menggali lebih dalam berbagai permasalahan yang dilaporkan oleh masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan terhadap sektor pertambangan di Kabupaten Pohuwato.
“Ke depannya, kami akan terus melakukan pengawasan secara intensif untuk mewujudkan tata kelola pertambangan yang lebih transparan, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat lokal,” ungkap Mikson.
Langkah ini diharapkan dapat mengatasi berbagai isu terkait pertambangan di Pohuwato dan menciptakan manfaat yang lebih merata bagi masyarakat setempat.
