WINNET.ID – Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin, memimpin langsung kegiatan reses masa sidang ketiga tahun 2024–2025 di Daerah Pemilihan (Dapil) VI yang mencakup wilayah Kabupaten Boalemo dan Pohuwato. Kegiatan ini bertujuan menyerap aspirasi masyarakat serta memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
Dalam kunjungan kerja yang dipusatkan di Kabupaten Boalemo, La Ode hadir selaku koordinator tim reses, didampingi Ketua Tim Reses Limonu Hippy, Sekretaris Wahyu Moridu, serta anggota tim I Wayan Sudiarta, Anas Yusuf, Mikson Yapanto, dan Sapia Tuna. Mereka disambut hangat oleh Bupati Boalemo, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kami bersyukur karena hari ini diterima langsung oleh pimpinan daerah Boalemo. Diskusi yang berlangsung sangat produktif, membahas berbagai tantangan daerah, mulai dari penanganan bencana hingga peran investor,” ungkap La Ode Haimudin dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Bupati Boalemo, Senin (23/6).
Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menegaskan dukungan DPRD terhadap masuknya investasi ke daerah. Namun, ia menekankan pentingnya kepatuhan hukum dan kontribusi sosial dari para investor.
“Kami tidak anti terhadap investor, tetapi mereka harus taat hukum dan hadir memberikan manfaat langsung kepada rakyat,” tegasnya.
Lebih lanjut, La Ode juga menyoroti pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perpajakan, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Ia menjelaskan bahwa sejak diberlakukannya kebijakan opsen pajak pada Januari 2025, sebanyak 66 persen dari hasil pajak kendaraan langsung masuk ke kas kabupaten/kota.
“Ini kebijakan baru yang lebih transparan. Namun sayangnya, tingkat kepatuhan pajak kendaraan di daerah ini masih rendah, bahkan belum mencapai 40 persen,” ujarnya.
La Ode juga mengungkapkan bahwa Bupati Boalemo telah menyatakan komitmennya untuk menertibkan pembayaran pajak kendaraan dinas di lingkungan pemerintah daerah. Langkah ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk turut patuh membayar pajak.
“Bupati sudah mewajibkan semua kendaraan milik Pemkab untuk taat pajak. Ini langkah yang baik, dan bisa menjadi teladan,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, La Ode Haimudin berharap adanya sinergi yang lebih erat antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah dari sektor perpajakan kendaraan bermotor.
“Insya Allah, dengan kerja sama yang baik, kita bisa memaksimalkan penerimaan PKB dan BBNKB. Ini langkah penting untuk memperkuat ketahanan fiskal di Gorontalo,” pungkasnya.
