WINNET.ID – Di hari ketiga pelaksanaan reses masa persidangan ketiga tahun 2024–2025, Tim Reses Daerah Pemilihan (Dapil) VI yang meliputi Kabupaten Boalemo dan Pohuwato melakukan kunjungan kerja di Desa Omayuwa, Kecamatan Randangan, Rabu (25/6/2025). Kunjungan ini difokuskan pada peninjauan proyek saluran irigasi serta kondisi kritis tanggul Sungai Randangan yang telah jebol akibat abrasi.
Proyek irigasi yang sedang dikerjakan merupakan bagian dari program Direktorat Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Kementerian PUPR, dengan total anggaran sebesar Rp35.599.999.969. Pekerjaan ini dilaksanakan oleh PT. Citra Putra Laterang.
Dalam pantauan langsung tim reses, pembangunan mencakup bangunan bagi sadap B.M.5 dan B.M.7, pembuatan saluran sekunder Malango dan Imbodu, pemasangan pintu sorong baja, serta pekerjaan timbunan tanah.
“Hasil peninjauan kami menunjukkan pekerjaan ini hampir rampung. Harapan kami, irigasi ini segera termanfaatkan dan mampu meningkatkan produktivitas lahan di wilayah sekitar,” ujar Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin.
Namun, selain progres positif dari pembangunan irigasi, tim reses juga menemukan kondisi memprihatinkan di lokasi tanggul Sungai Randangan. Tanggul yang jebol tersebut berpotensi besar menimbulkan bencana jika tidak segera ditangani secara serius.
“Kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Jika tanggul kembali jebol dan abrasi makin parah, ribuan hektar lahan pertanian dan pemukiman warga terancam tenggelam. Bahkan, Bandara Panua pun bisa terkena dampaknya,” tegas La Ode saat meninjau langsung lokasi abrasi.
Ketua Tim Reses, Limonu Hippy, menambahkan bahwa pihaknya mendorong komunikasi intensif antara Balai Wilayah Sungai dan DPRD Provinsi Gorontalo. Sinergi ini penting guna menyatukan persepsi dalam upaya mitigasi bencana di kawasan rawan tersebut.
“Kami harap ada koordinasi yang kuat untuk menyusun langkah-langkah konkret menghadapi potensi bencana ke depan,” tutup Limonu.
Kunjungan ini menjadi catatan penting bagi DPRD Provinsi Gorontalo dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus menyuarakan aspirasi masyarakat yang terdampak langsung oleh pembangunan dan bencana lingkungan.
