WINNET.ID – Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembentukan Forum Media Parlemen sebagai wadah untuk memperkuat komunikasi dan kemitraan antara insan pers dengan lembaga legislatif.
Dukungan tersebut disampaikan dalam dialog bersama wartawan usai kegiatan silaturahmi DPRD Provinsi Gorontalo dengan insan media yang berlangsung pada Senin (20/7/2026). Forum ini diharapkan menjadi ruang komunikasi yang lebih terbuka, sekaligus memperkuat sinergi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, menegaskan bahwa DPRD tidak pernah menutup diri terhadap kritik yang disampaikan media. Menurutnya, kritik merupakan bagian penting dari fungsi kontrol sosial selama disampaikan berdasarkan fakta dan kebenaran.
“DPRD tidak anti kritik, silakan dikritisi. Yang penting berdasarkan fakta, berdasarkan kebenaran yang ada. Selama ini ada komunikasi yang belum terbangun dengan baik antara wartawan dan anggota DPRD. Hal itu harus kita perbaiki,” ujar Thomas.
Ia menilai komunikasi yang intensif antara anggota DPRD dan wartawan perlu terus dibangun agar berbagai persoalan dalam penyampaian informasi dapat diselesaikan melalui dialog yang konstruktif.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Provinsi Gorontalo berencana menggelar pertemuan informal secara berkala, seperti coffee morning atau diskusi bersama, sedikitnya sekali setiap tiga bulan.
“Mulai malam ini kita coba atur agar setiap tiga bulan sekali diadakan coffee morning atau diskusi bersama. Tujuannya agar informasi yang selama ini tersumbat dapat tersampaikan dan terkomunikasikan dengan baik,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin, juga menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Forum Media Parlemen. Menurutnya, forum tersebut akan menjadi sarana membangun komunikasi yang lebih terarah, profesional, serta tetap menjunjung tinggi independensi pers.
Dalam dialog tersebut, pembentukan forum juga dinilai penting untuk membangun kesepahaman mengenai etika, tata tertib, serta pola komunikasi yang sehat antara DPRD dan insan media.
Thomas Mopili menegaskan bahwa Forum Media Parlemen harus dibentuk secara independen tanpa campur tangan pihak mana pun, termasuk dari unsur DPRD.
“Kalau wartawan menyarankan ada forum itu, saya kira itu agar kita memiliki arah yang jelas dalam menulis, mengkritisi, dan menjawab aspirasi masyarakat. Semua harus diatur secara kelembagaan dan tidak dicampuradukkan oleh kepentingan dari luar,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa seluruh mekanisme organisasi dan pengambilan keputusan dalam Forum Media Parlemen harus sepenuhnya menjadi kewenangan insan pers sebagai bentuk penghormatan terhadap independensi media.
“Semua diatur oleh wartawan itu sendiri, tidak dipengaruhi oleh anggota DPRD ataupun pihak lain. Silakan diputuskan sendiri oleh wartawan,” jelasnya.
Sebagai bentuk komitmen, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi proses pembentukan Forum Media Parlemen hingga forum tersebut dapat berdiri secara mandiri dan menjalankan perannya sebagai mitra strategis DPRD dalam penyebarluasan informasi publik.
“Saya sependapat, saya setuju, dan saya akan memfasilitasi hingga Forum Media Parlemen ini berdiri dengan baik dan mampu menjalankan perannya secara profesional,” pungkas Thomas.
Melalui pembentukan Forum Media Parlemen, DPRD Provinsi Gorontalo berharap hubungan kemitraan antara lembaga legislatif dan insan pers semakin kuat, sehingga penyampaian informasi publik, kritik, serta aspirasi masyarakat dapat berlangsung secara terbuka, objektif, profesional, dan konstruktif demi mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
