WINNET.ID, Provinsi Gorontalo – Momen peringatan HUT Provinsi Gorontalo ke-23 yang diparipurnakan pada Selasa (05/12/23) menjadi panggung refleksi bagi Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Sun Biki.
Dalam pandangannya, ia mengeksplorasi keprihatinan mendalam terhadap tingginya tingkat kemiskinan yang masih merayap di provinsi Gorontalo, meskipun telah ada usaha nyata untuk mereduksinya sejak tahun 2001.
Pada awal berdirinya di tahun 2000, angka kemiskinan di Gorontalo mencapai 29%, dan setelah lebih dari dua dekade, angka tersebut berhasil diturunkan menjadi 15%. Namun angka ini bagi Sun Biki masih terbilang tinggi.
“Angka kemiskinan di Gorontalo saat ini mencapai 15%, itu masih tinggi! Jika kita bandingkan dengan tahun 2001 yang mencapai 29%, berarti hanya terjadi penurunan sekitar 14% selama dua dekade Provinsi Gorontalo berdiri sebagai entitas otonom,” tegas Sun Biki.
Baca juga: Sun Biki Prihatin! Belanja Aparat Nyaris 50% | Kapan Masyarakat Sejahterah?
“Jika dengan populasi sekitar satu juta jiwa, berarti masih ada sekitar 150 ribu jiwa warga Gorontalo yang berjuang di bawah garis kemiskinan,” sambungnya.
Merespons kondisi ini, Politisi senior ini berharap, peringatan HUT Provinsi Gorontalo yang ke-23 dapat menjadi momentum untuk merenung dan mengevaluasi pencapaian yang telah diraih, serta langkah-langkah yang perlu diambil ke depan.
Ia menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat harus tetap menjadi fokus utama, sesuai dengan tujuan awal berdirinya Provinsi Gorontalo.
Selain itu, dalam analisisnya, Sun Biki menyatakan keprihatinannya terhadap kurangnya keseriusan pemerintah daerah dalam memerangi kemiskinan di Gorontalo. Baginya, perang melawan kemiskinan hingga saat ini masih sebatas slogan kosong, yang belum dicerminkan dalam alokasi anggaran tahunan.
“Saat kita melihat presentasi anggaran saat ini, belum tampak adanya komitmen serius dari pemerintah daerah untuk mengatasi kemiskinan di Gorontalo. Perang melawan kemiskinan masih hanya menjadi slogan belaka,” ujar Politisi Partai Golkar ini.
Ia menyoroti persentase alokasi anggaran dari tahun ke tahun cenderung memprioritaskan kepentingan birokrasi, dengan anggaran belanja aparatur hampir setara dengan belanja publik.
Baca juga: HUT Provinsi ke-23: Pemda Gorontalo Masih Dihantui Problem Kemiskinan
“Dalam anggaran tahun 2024 saja, belanja aparatur mencapai 49%, sementara belanja publik hanya mencapai 51%,” ungkap dia.
Dengan alokasi anggaran yang masih condong kepada kepentingan birokrasi, cita-cita untuk memerangi kemiskinan adalah paradoks yang lucu.
Sun Biki mengajak pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi mendalam terkait alokasi anggaran dan mengubah prioritas agar lebih berfokus pada langkah-langkah nyata dalam memberantas kemiskinan.
“Dengan demikian, peringatan HUT Provinsi Gorontalo ke-23 dapat menjadi titik awal bagi perubahan positif menuju kesejahteraan masyarakat yang lebih baik,” tutupnya. (003)
