Kunjungan kerja Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo ke Balai Sungai Wilayah II Sulawesi yang dilaksanakan pada Rabu, 25 Februari 2026. Kunjungan tersebut berlangsung di kantor Balai Sungai dan diterima langsung oleh Kepala Balai beserta jajaran, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Satuan Kerja (Satker), serta tim perencana.
Kunjungan kerja ini dihadiri oleh Ketua Komisi III selaku pimpinan rombongan, Wakil Ketua Komisi Anas Yusuf, Sekretaris Komisi I Wayan Sudiarta, serta anggota Komisi III lainnya yaitu Indri Dunda, Faisal Hulukati, Hais Ayua, dan H. Sun Biki.
Espin Tulie menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari silaturahmi di bulan suci Ramadan yang diinisiasi oleh anggota senior Komisi III, H. Sun Biki, sekaligus sebagai langkah koordinasi untuk membahas keberlanjutan proyek pembangunan infrastruktur sumber daya air di Provinsi Gorontalo.
“Diskusi bersama Kepala Balai Sungai berlangsung lebih dari tiga jam. Kami ingin mendapatkan data yang valid langsung dari sumbernya, agar tidak terjadi spekulasi negatif terkait progres proyek di daerah,” ujar Espin Tulie.
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan difokuskan pada berbagai permasalahan Daerah Irigasi (DI) dan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di sejumlah kabupaten di Provinsi Gorontalo, meliputi Pohuwato, Boalemo, Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo, hingga Bone Bolango.
Komisi III juga melakukan evaluasi terhadap 25 paket proyek JIAT yang dikerjakan sejak Juni 2025. Dari hasil pemaparan Balai Sungai, terdapat tiga titik yang sempat mengalami kendala di lapangan, yakni di Dua’no yang sempat terkendala lahan namun kini telah clear, Tingkohubu yang mengalami keterlambatan akibat spesifikasi alat bor yang tidak sesuai namun sudah teratasi, serta Atinggola di Gorontalo Utara yang mengalami kendala teknis karena mata bor patah hingga tiga kali, dan kini dinyatakan selesai.
Secara keseluruhan, proyek Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) dilaporkan telah selesai 100 persen. Beberapa perbaikan teknis yang dilakukan pada awal Januari 2026 juga telah diselesaikan secara teknis maupun anggaran oleh pihak Balai.
Selain itu, Komisi III turut menyoroti proyek irigasi tersier yang secara fisik telah selesai namun masih menghadapi kendala administratif terkait pembayaran. Sementara itu, proyek irigasi sekunder yang dikerjakan oleh PT Brantas dengan melibatkan subkontraktor lokal di Gorontalo juga menjadi bagian dari pembahasan.
Khusus di wilayah Pohuwato, Kepala Balai Sungai menjelaskan adanya kendala kekurangan tenaga kerja karena banyak pekerja bangunan beralih profesi menjadi penambang, sehingga kontraktor harus mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah, termasuk dari Jawa dan Kota Gorontalo. Selain itu, ketersediaan dan distribusi material pembangunan juga menjadi tantangan di lapangan.
Komisi III juga mengklarifikasi ketidakhadiran Kepala Balai pada undangan rapat sebelumnya. Pihak Balai menjelaskan bahwa tingginya intensitas pekerjaan akibat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 membuat sejumlah proyek yang turun pada Oktober harus diselesaikan dalam tenggat waktu hingga 31 Desember, sehingga beban kerja menjadi sangat tinggi.
Dalam pembahasan strategis lainnya, disampaikan bahwa pada tahun 2026 belum terdapat alokasi anggaran untuk penanganan Danau Limboto, namun diharapkan program tersebut dapat terealisasi pada tahun 2027. Sementara itu, terkait aspirasi masyarakat Desa Tunggulo dan Tenilo mengenai pengerukan Sungai Monggelomo, Balai Sungai menjelaskan bahwa pekerjaan terkendala bendungan desa/kabupaten serta akses jalan, dan secara teknis harus menggunakan ekskavator amfibi karena lokasi telah masuk kawasan Danau Limboto.
Espin Tulie menegaskan bahwa Komisi III berkomitmen untuk memastikan seluruh proyek infrastruktur sumber daya air di Gorontalo memiliki kualitas yang baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kunjungan ini bukan hanya pengawasan, tetapi juga bentuk komitmen kami untuk mencari solusi atas setiap kendala di lapangan. Kami ingin memastikan proyek DI dan JIAT benar-benar berkualitas, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat Gorontalo,” tegasnya.
Di akhir pertemuan, Kepala Balai Sungai Wilayah II Sulawesi juga membuka ruang komunikasi dengan masyarakat, wartawan, dan LSM untuk menyampaikan aspirasi secara langsung ke kantor Balai. Ia menyampaikan kehati-hatian dalam komunikasi melalui telepon karena nomor ponselnya pernah diretas, serta mengimbau agar setiap kejadian bencana seperti banjir dan longsor segera dilaporkan guna penanganan cepat.
