WINNET.ID GORONTALO – Komisi I DPRD Provinsi Sulteng melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka koordinasi terkait belanja penunjang kegiatan DPRD dan pembahasan pokok-pokok pikiran DPRD di Ruang Komisi I, Jum’at (15/03/24).
Dibawah Koordniator ketua Komisi I, Sri Indraningsih Lalusu, rombongan disambut baik skretariat DPRD yang diwakili oleh Kabag Persidangan dan Perundang-undangan yang didampingi sejumlah Pejabat Fungsional DPRD Provinsi Gorontalo.
Dalam pertemuan tersebut, Sri Indraningsih Lalusu menyampaikan beberapa pertanyaan terkait pola program DPRD serta penganggaran kegiatan yang dilakukan oleh DPRD Gorontalo. Pertanyaan tersebut meliputi proses verifikasi oleh sekretariat terhadap usulan anggota DPRD dan detail kegiatan yang dibiayai oleh anggaran DPRD.
“Seperti kalau di kami di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang wajib itu seperti reses kemudian di setiap masa sidang itu kami melakukan kunjungan kerja baik dalam daerah maupun di luar daerah itu di setiap masa sidang kemudian juga kita punya kunjungan daerah pemilihan atau dapil yang kunjungannya seperti mirip reses tapi bukan reses yang prinsipnya itu menyediakan makan minum dan sewa tempat di situ juga ada biaya seperti ada uang duduknya sebagai pengganti transportasi,” ucap Sri Indraningsih, menerangkan.
“Kami juga reses di 8. Saya tidak tahu di sini bagaimana. Sehingga siapa tahu ada hal-hal yang berbeda di sini dan bisa menjadi masukan buat kami untuk kami terapkan di Sulawesi Tengah. Oleh sebab itu, kami berharap dapat disampaikan cara-cara yang dilakukan di sini agar menjadi salah satu rujukan buat kami,” sambungnya.
Menyikapi hal itu, Pejabat Fungsional DPRD Provinsi Gorontalo, Akristianto Ahmad, menjelaskan bahwa DPRD Gorontalo juga memiliki kegiatan serupa dengan yang dilakukan oleh DPRD Sulteng. Salah satu program yang dijelaskan adalah “Kopilolango” atau “Kopi Sore”, yang merupakan program dialog interaktif antara anggota DPRD dengan masyarakat.
“Dalam dialog interaktif itu, DPRD dan msyarakat mendiskusikan isu-isu tertentu dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan, keluhan, masukan, dan saran terkait isu tersebut,” jelas Akris.
“Setiap masukan dari masyarakat akan menjadi evaluasi bagi DPRD dan akan menjadi rekomendasi dimasa mendatang,” sambung Akris.
Akris menambahkan, Program dialog interaktif ini telah berlangsung sejak periode 2014 hingga saat ini, dengan prinsip bahwa setiap anggota DPRD turun langsung dalam kegiatan tersebut di dapil masing-masing.
“Kegiatan ini dilakukan setiap tahun secara bergantian di setiap dapil, dengan nama program “Coffee Morning” atau “Kopi Lolango” tergantung pada waktu pelaksanaannya,” jelasnya.
Menarikanya, kata Akris, dalam kegiatan tersebut juga menghadirkan seluruh kepala dinas dan stakeholder baik dari kabupaten/kota hingga provinsi untuk menjadi narasumber dalam menjawab isu-isu yang dibahas pada saat itu.
“Sehingga, selain menjawab para kadis-kadis sebagai pejabat eksekutif, dapat mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan dari masyarakat,” tambah Akris.
Adapun terkait dengan reses, Akris menjelaskan, DPRD Gorontalo telah melaksanakan reses terbesar sebelum pemilihan Pemilu 2024, di mana setiap anggota DPRD diberikan konstituen yang lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Sebelumnya, setiap pelaksanaan reses, satu anggota hanya diberikan masing-masing 500 konstituen. Namun, mengingat bahwa reses berikutnya seharusnya dilakukan pada bulan November, yang bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan periode tahun ini, maka keputusan diambil untuk menggabungkannya pada bulan sebelumnya,” terang Akris Ahmad.
“Sehingga jumlah konstituen per anggota menjadi 1000,” tutupnya.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menjadi salah satu rujukan bagi DPRD Provinsi Sulteng dalam merumuskan kebijakan dan program kerja ke depan.
Semua informasi yang disampaikan dalam pertemuan ini akan menjadi bahan evaluasi bagi kedua belah pihak untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan demikian, kerjasama antara DPRD Provinsi Sulteng dan DPRD Provinsi Gorontalo diharapkan dapat terus berlanjut dan memperkuat sinergi dalam menjalankan fungsi legislatif dan pengawasan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kedua provinsi.
