Gorontalo, winnet.id – Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Adhan Dambea, ungkapkan temuan yang sangat serius terkait dengan praktik tidak etis di sektor pemerintahan.
Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di kantor DPRD Kota Gorontalo, Bapak Adhan Dambea mengungkapkan bahwa, terdapat tiga Aparatur yang menjabat dan bertugas di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Gorontalo, diduga menerima gaji dari kontraktor.
Menurut Adhan, temuan ini merupakan hasil dari penyelidikan yang dilakukan oleh pihaknya dalam rangka melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Masing-masing dari mereka menerima upah Rp. 35 juta perbulannya, sepanjang pengerjaan jl. Panjaitan oleh Kontraktor sebelumnya. Pernyataan ini dapat saya pertanggungjawabkan. Karena saya punya data valid tentang hal ini.” buka Adhan dalam wawancara.
Ia mengungkapkan bahwa tiga Aparatur tersebut, diduga menerima pembayaran yang tidak sah dari kontraktor yang terlibat dalam proyek pembangunan jalan Panjaitan Kota Gorontalo sebelumnya, yang telah diputus kontrak oleh Pemda Kota Gorontalo.
“Praktik tersebut sangat merugikan negara dan menimbulkan potensi konflik kepentingan yang serius. ASN sebagai abdi negara diharapkan menjalankan tugasnya dengan integritas, profesionalisme, dan kejujuran yang tinggi. Oleh karena itu, temuan ini sangat memprihatinkan dan harus segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.” tegas Adhan, dihadapan awak media.
Dirinya juga menegaskan, tindakan tersebut melanggar Undang-Undang ASN dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur etika dan disiplin kerja ASN. Oleh sebab itu, Adhan meminta kepada aparat penegak hukum untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap tindakan yang tidak etis ini.
Dalam kesempatan itu juga, politisi Partai PAN ini juga mengajak seluruh masyarakat dan pihak berwenang untuk bersama-sama memberantas korupsi dan praktik-praktik tidak etis di sektor pemerintahan. Ia mengajak masyarakat untuk melaporkan segala bentuk tindakan yang mencurigakan kepada pihak berwenang, agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik dan pemerintahan yang bersih dapat terwujud.
DPRD Provinsi Gorontalo sendiri kata dia, sangat berkomitmen, dan akan terus melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
DPRD Provinsi Gorontalo juga akan bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya memberantas korupsi dan praktik tidak etis di sektor pemerintahan.
“Kami akan terus mengikuti perkembangan lebih lanjut mengenai kasus ini dan memberikan informasi kepada masyarakat. Kami menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan memberikan dukungan penuh kepada aparat penegak hukum.” tutupnya. (004/ilam)
