WINNET.ID – Sun Biki, Anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo, menyampaikan keprihatinan terhadap sejumlah proyek pembangunan yang terbengkalai dan belum selesai. Pernyataan ini merupakan kritikan terhadap pemerintah.
Sun Biki menyatakan kekecewaannya terhadap lambannya penyelesaian proyek-proyek pembangunan di Gorontalo. Dampak dari terhentinya pembangunan ini membuat DPRD mendapat kritikan tajam dan kemarahan dari kementerian.
“Belum lama ini kami (DPRD) mengunjungi kementerian untuk memohon tambahan anggaran bagi Provinsi Gorontalo, namun malah mendapat teguran. Pihak kementerian marah kepada kami,” ucap Sun Biki.
“Gorontalo sering kali meminta tambahan anggaran, tapi proyek-proyek tak kunjung selesai!” tambahnya, menirukan pernyataan dari pihak kementerian.
Baca juga: Sun Biki Prihatin! Belanja Aparat Nyaris 50% | Kapan Masyarakat Sejahterah?
Ia mengkritisi bahwa pemerintah pusat memberikan alokasi anggaran, termasuk dana PEN, DAK, dan insentif fiskal, namun belum mampu memberikan hasil yang optimal.
Evaluasi triwulan 3 yang dilakukan Gubernur menunjukkan bahwa proyek-proyek di Provinsi Gorontalo hanya menyerap sekitar 30% dari anggaran yang disediakan.
“Jika hingga 15 Desember penyerapan anggaran tidak mencapai target, dana tersebut harus dikembalikan ke pusat. Ini sungguh menyedihkan. Ini menunjukkan kinerja aparat yang kurang baik, dan perlu mendapatkan sanksi tegas,” ucap Sun Biki, tegas.
Baca juga: Tahun 2024 Masyarakat Tidak Lagi Wajib Pajak! Jika?
terinformasi pula batas waktu pengembalian anggaran dari pinjaman dana PEN, yang semula pada 15 Desember, kini diperpanjang hingga 15 Maret, dengan catatan bahwa proyek harus selesai pada 30 Desember.
“Sementara, melihat kondisi saat ini, pembangunan seperti jalan Panjaitan dan kanal Tanggidaa yang menggunakan dana PEN, mustahil diselesaikan pada 30 Desember,” ungkapnya.
Sun Biki menekankan pentingnya memberlakukan sanksi tegas untuk meningkatkan kinerja aparat dan memastikan proyek-proyek pembangunan dapat terselesaikan sesuai target.
Dalam situasi yang menantang ini, masyarakat dan pemangku kepentingan di Provinsi Gorontalo berharap adanya tindakan konkret yang dapat menjamin kelancaran dan kesuksesan pembangunan, sehingga kondisi saat ini tidak terulang di masa yang akan datang. (003)
